Lombok Timur, FMI.com. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kini ditransformasikan menjadi program sembako makin dilirik. Banyak pihak berebut dapat bagian dalam penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial tersebut. Bahkan salah satunya adalah oknum pengawas PDAM Lombok Timur .
Atas adanya upaya yang dilakukan oknum Dewan Pengawas PDAM Lombok Timur tersebut, Ketua Asosiasi UMKM Lombok Timur, H. Pahrurozi, S. Sos bereaksi cepat dengan meminta agar semua agen penyalur BPNT yang sudah memiliki PKS untuk tidak melakukan perubahan.
“Saya minta para agen untuk tidak melakukan perubahan PKS. Karena berpotensi dibawa ke jalur hukum,” tegas Ketua Asosiasi UMKM Fahrurozi saat ditemui di Selong.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP ) Kabupaten Lombok Timur, itu juga menyampaika sebelumnya, Andi Budiman telah berupaya mendorong para agen di wilayah Kecamatan Keruak dan Jerowaru untuk melakukan perubahan PKS. Namun, tidak berhasil.
“Gagal di Selatan, kini dia berusaha masuk di Pringgasela menekan agen dengan menyebut dirinya sebagai anak saudaranya Wakil Bupati Lombok Timur dan diperintah Wabup,” beber H. Pahrur Rozi diberitakan kompaslombok.com, Senin 02 November 2020.
Koordinator Agen penyalur BPNT Kecamatan Pringgasela, Siti Saminah, mengakui diminta untuk mengarahkan semua agen di Kecamatan Pringgasela agar membuat perjanjian kerjasama (PKS) yang baru dengan supplier untuk pengadaan daging.
Diungkapkan Saminah, dirinya diminta Andi Budiman agar mengarahkan semua agen di bawahnya untuk melakukan perubahan PKS dengan membuat PKS bersama UD. Surya Fatma untuk pengadaan daging. Bahkan oknum pengawas PDAM tersebut telah menyerahkan sejumlah lembaran PKS baru yang diminta dibawa ke semua agen untuk ditanda tangani.
“Saya memang didatangi pak Andi Budiman, diminta untuk memgarahkan agen-agen agar membuat PKS baru. Karena dia kita kenal dan berasal dari Pringgasela. Ya kita nurut saja selama hal itu tidak menimbulkan persoalan hukum. Tapi, jika ada persoalan hukum sikemudian hari, kami tidak berani. Karena itu, kami belum membuat PKS baru,” ungkapnya.
Sebelumnya, agen di wilayah Pringgasela telah membuat perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT. NTB Satwa untuk pengadaan daging program BPNT ini.
Atas adanya upaya yang dilakukan oknum Dewan Pengawas PDAM Lombok Timur tersebut, Ketua Asosiasi UMKM Lombok Timur, H. Pahrur Rozi bereaksi cepat dengan meminta agar semua agen penyalur BPNT yang sudah memiliki PKS untuk tidak melakukan perubahan PKS.
“Saya minta para agen untuk tidak melakukan perubahan PKS. Karena berpotensi dibawa ke jalur hukum”, tegas Ketua Asosiasi UMKM Fahrurozi .
Terpisah, Andi Budiman yang dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya telah meminta koordinator agen di Kecamatan Pringgasela untuk memgarahkan para agen membuat PKS baru.
“Ya benar, supplier daging yang ada sekarang, menguasai hampir semua kecamatan. Karena itu saya meminta agar agen-agen di Pringgasela ber PKS dengan UD lokal saja,” terangnya.
Sementara itu, terkait pencatutan Wakil Bupati untuk mempengaruhi agen, Andi Budiman menepisnya.
“Terlalu kecil kita bawa-bawa nama Pak Wabup. Pringgasela wilayah saya. Semua agen-agen yang ada mengenal saya sejak kecil. Dan ini tidak ada kaitan sama sekali dengan Pak Wabup. Karenanya, saya minta pelajari Pedum 2020 dengan baik. Diperkenankan tidak penguasaan tunggal dalam Program BSP ini. Selain untuk mengentaskan kemiskinan, program ini dihajatkan untuk mengangkat UMKM yang ada di masing-masing wilayah”, jelas Andi Budiman (FMI)
Kendalikan BPNT : Oknum Dewas PDAM Diduga Catut Wabup Lombok Timur
