Jakarta, FMI – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai tindakan refresif aparat kepolisian terhadap kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram sangat keterlaluan.
Hal itu karena, tiga orang kader HMI mendapatkan perlakuan represif dari oknum Kepolisian. Bahkan satu diantaranya mengalami luka robek pada bagian kepala.
Tindakan represif terjadi saat ratusan kader HMI Cabang Mataram melakukan aksi demonstrasi, 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin di depan Kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (21/10/21)
Mengetahui hal tersebut, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Pengurus Besar HMI, Muhammad Naim menilai, pihaknya menyangkan sikap arogan dan represif aparat kepolisian terhadap kader HMI Cabang Mataram itu. Menurut Naim, seharusnya Polisi dapat menjadi pengayom masyarakat.
“PB HMI tentu sangat menyangkan sikap represif oknum anggota Polisi kepada kader HMI. Polisi bukan preman yang dibayar untuk memukuli rakyat, tapi ia harus memberikan pengayoman, perlindungan dan rasa aman bagi mahasiswa,” kata Naim, Kamis (21/10/21) melalui keterangan tertulis.
Akibat kejadian itu, Wabendum PB HMI itu meminta agar, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar, segera melakukan evaluasi kinerja Kapolda NTB.
Selain itu, dia juga meminta agar, oknum anggota Polisi yang melakukan tindakan pemukulan terhadap kader HMI Cabang Mataram itu, segera ditindak tegas.
“Tentu ini sangat merusak citra institusi Polri. Maka dengan demikian, PB HMI meminta agar Kapolri segrta menindak tegas oknum anggota Polisi yang sudah represif dan melakukan tindakan pemukulan. Kemudian, evaluasi juga itu Kapolda NTB.” terangnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam arahan kepada jajaran melalui video conference, Selasa (19/10) kemarin di Mabes Polri, memberi perintah untuk menindak tegas setiap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran aturan saat bertugas. Dimana, kata Kapolri, hal itu dapat merusak nama baik institusi kepolisian.
Kapolri meninta agar, Kapolda dan Kapolres di seluruh Indonesia agar mampu menegur dan menindak tegas pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian dalam satuan tugas masing-masing.
“Saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini, dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas,” tegasnya (FMI)
