LOMBOK TIMUR | FMI – Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Lombok Timur, Usman, kecewa dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setempat, lantaran guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak termasuk sebagai penerima insentif.
Bantuan yang merupakan agenda tahunan itu dinilai hanya menyasar guru tidak tetap (GTT) di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sementara guru PAUD sama sekali tidak tersentuh.
Usman mengaku sudah bertahun-tahun lamanya mengeluh, karena tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Padahal, menurut dia, tugas dan tanggung jawab guru PAUD sangatlah berat.
“Saya melihat bahwa tugas dan tanggung jawab guru PAUD sangatlah berat. Karena itu, sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian,” tegas Usman.
Ia menuntut pemerintah untuk tidak hanya menuntut mutu layanan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan para pendidik di garda terdepan pendidikan ini.
“Jangan hanya menuntut mutu layanan satuan PAUD yang mewajibkan satuan PAUD untuk akreditasi. Namun, perhatikan juga kesejahteraan mereka (guru PAUD). Mereka selama ini hanya mendapatkan ‘honor dari Allah’ (Honda), bukan guru honor dari daerah,” ujarnya prihatin.
Data yang dihimpun Himpaudi menunjukkan betapa besarnya populasi guru PAUD yang terabaikan. Terdapat 1.107 satuan pendidikan PAUD dengan 5.172 guru yang tersebar di seluruh Lombok Timur. Selama ini, mereka tidak pernah mendapat insentif atau perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Padahal, peran mereka sangat krusial.
“Guru PAUD memiliki peran penting dalam membentuk fondasi awal perkembangan anak. Guru PAUD bukan saja berperan sebagai pendidik, namun mereka juga seorang pembimbing dan pengasuh bagi anak-anak kita,” jelas Usman.
Menindaklanjuti keluhan yang telah berlangsung sejak 2014 ini, Himpaudi berencana untuk mengambil langkah strategis. “Maka, kami akan menggelar hearing ke kantor DPRD dan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dalam waktu dekat,” tutup Usman.***
