JAKARATA | FMI – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong turut menghadiri Sekolah Pimpinan (SEPIM) yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar HMI di Jakarta pada tanggal 30 November hingga 5 Desember 2025.
Dalam forum strategis tersebut, Ketua Umum HMI Cabang Selong, Muhammad Junaidi, bersama para Ketua Umum HMI Cabang serta Badko dari seluruh Indonesia, bersepakat merumuskan policy brief sebagai rekomendasi resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Para Ketua Umum HMI se-Indonesia, kata Juna sapaan Ketum HMI Selong, melalui diskusi mendalam, berangkat dari persoalan konkret di setiap kabupaten dan kota maupun provinsi, menyepakati tiga isu nasional yang dianggap paling mendesak untuk segera ditangani negara.
“Indonesia saat ini berada pada momentum krusial dalam perjalanan pembangunan bangsa. Meski memiliki kekayaan ekologis melimpah, potensi bonus demografi yang besar, dan posisi geopolitik yang strategis, bangsa ini masih menghadapi problem struktural yang berat. Kerusakan lingkungan, rendahnya kualitas pendidikan, serta ketidakefektifan tata kelola desentralisasi fiskal menjadi paradoks yang menghambat tujuan pembangunan nasional,” ujarnya, Senin 8 Desember 2025.
Rangkaian persoalan tersebut, jelas dia, bukan muncul secara tiba-tiba, namun merupakan akumulasi dari kebijakan yang tidak adaptif, lemahnya pengawasan, serta absennya keberpihakan penuh pada mandat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Dengan landasan moral, akademik, dan tanggung jawab kebangsaan, HMI se-Indonesia menyampaikan tiga seruan koreksi nasional,” jelasnya
Pertama, hentikan deforestasi dan pulihkan kawasan hutan secara bertanggungjawab.
Menurut Juna, kerusakan hutan dan bencana ekologis yang melanda Indonesia merupakan indikator lemahnya komitmen negara dalam menjaga ketahanan ekologi. Deforestasi semakin meluas akibat praktik industri padat modal yang minim pengawasan, penambangan ilegal yang dibiarkan, serta perizinan yang tidak berpihak pada keberlanjutan lingkungan.
“Kami menyatakan keprihatinan mendalam atas hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya ancaman bencana ekologis, serta terancamnya kehidupan masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada hutan,” tukasnya.
Oleh karena itu, HMI se-Indonesia menuntut MPR RI untuk mengambil langkah-langkah serius.
1. Moratorium total pembukaan hutan di kawasan rawan dan bernilai ekologis tinggi.
2. Audit menyeluruh terhadap seluruh aktivitas perizinan yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
3. Penegakan hukum tegas terhadap seluruh pelaku kejahatan lingkungan tanpa pandang bulu.
Kedua, reformasi pendidikan nasional, kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya.
Dunia pendidikan Indonesia saat ini menghadapi berbagai kesenjangan struktural, mulai dari akses, mutu, hingga relevansi dengan dunia kerja. Ketidaksiapan lulusan dalam memasuki pasar kerja menjadi alarm serius menghadapi bonus demografi yang semakin dekat.
Melihat kondisi tersebut, kata Juna, HMI se-Indonesia menuntut.
1. Regulasi wajib belajar hingga perguruan tinggi sebagai upaya pemerataan akses pendidikan nasional.
2. Pemenuhan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh daerah sebagai fondasi peningkatan kualitas pembelajaran.
3. Penyediaan lapangan kerja hijau (green jobs) yang sejalan dengan transisi energi nasional.
4. Pembentukan blueprint pendidikan nasional yang inklusif dan berkelanjutan (sustainable), dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya.
Tiga, dekonsentrasi keuangan daerah
Sebagai negara kepulauan yang luas dan beragam, Indonesia menghadapi tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak program nasional tidak selaras dengan kebutuhan daerah sehingga menyebabkan ketidakefektifan implementasi kebijakan di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, HMI se-Indonesia mendesak.
1. Penguatan program dekonsentrasi yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan mitigasi bencana.
2. Transparansi dan akuntabilitas penuh dalam pengelolaan dana di seluruh sektor pemerintahan.
“Sikap ini menjadi bentuk komitmen HMI untuk terus mengawal arah pembangunan nasional agar tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusi, keadilan sosial, dan keberlanjutan, sekaligus menjadi kontribusi nyata kader umat dan kader bangsa dalam menjaga masa depan Indonesia,” tutupnya.***
