LOMBOK TIMUR | FMI – Kantor Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur didatangi lembaga swadaya masyarakat (LSM) Garuda dan kontraktor CV Beni Utama. Kedatangan mereka menuntut kejelasan dan penyelesaian pembayaran pembangunan Puskesmas Masbagik Baru yang belum dibayarkan selama 4 tahun.
“Kami datang dengan damai tanpa ada aksi. Kedatangan kami untuk mengadvokasi pembayaran yang belum tuntas hingga hari ini,” ujar Direktur LSM Garuda, M. Zaini, Senin kemarin.
Dari informasi yang dihimpun, pembangunan Puskesmas Masbagik Baru dimulai pada Agustus 2019 dan selesai Desember 2019 lalu dengan nilai kontrak Rp2,4 Miliar. Masa jabatan Kepala Dinas Kesehatan dijabat dr. Hasbi Santoso.
Setelah pembangunan Puskesmas Masbagik Baru selesai, pihak kontraktor mengaku belum menerima sisa pembayaran atas pekerjaan sebesar Rp220 Juta.
“Pihak yang bertanggungjawab saat itu yang menjabat Kadis Kesehatan dr. Hasbi Santoso dirut RSUD R Soedjono sekarang, dan menjadi PPK Hardan Sopian saat ini tugas di Dinas Sosial,” sebut Zaini.
Sementara Kontraktor CV Beni Utama, Kevin Jonatan mengatakan bahwa total tagihan yang belum dibayar adalah sebesar Rp220 juta. Ia juga mengatakan bahwa dirinya telah menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan kontrak, namun pihak Dinas Kesehatan terkesehatan mengulur-ulur waktu pembayaran.
“Kami sudah mengikuti tender secara resmi dan menyelesaikan semua pekerjaan sesuai kontrak. Namun, pihak Dinas Kesehatan saat itu dan PPK terkesan bertele-tele hingga terjadi sampai hari ini,” kata Kevin Jonatan.
Kevin juga menambahkan bahwa ada kesalahan penghitungan volume oleh konsultan perencana yang dipilih oleh PPK, sehingga terjadi penambahan biaya sebesar 220 juta Rupiah. Biaya ini juga belum dibayarkan hingga saat ini.
“Kami berharap uang pengerjaan ini dibayarkan oleh Pemda Lombok Timur karena semua kewajiban kami sebagai kontraktor sudah kami jalankan,” tegas Kevin.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Fathurrahman, yang menemui para pihak mengatakan bahwa kejadian ini terjadi pada tahun 2019 sebelum dirinya menjabat. Ia juga mengatakan bahwa dirinya belum menemukan dokumen pembangunan puskesmas ini.
“Masalahnya sekarang saya tidak punya dokumen-dokumennya agar saya bisa membantu mengkoordinasikan. Karenanya saya meminta dokumen-dokumen itu,” kata Fathurrahman.
Fathurrahman berjanji akan membantu menyelesaikan masalah ini dengan berkoordinasi dengan pimpinan dan pihak terkait setelah mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
“Secepatnya kami akan sampaikan hasil koordinasi pada LSM Garuda,” ucap Fathurrahman.
Sementara dr. Hasbi Santoso dihubungi melalui panggilan seluler, Kamis 20 Februari 2025, belum bisa memberikan jawaban secara menyeluruh.***
