Lombok Timur, FMI – Aliansi kader militan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lombok Timur dari sejumlah Pimpinan Anak Cabang (PAC) melakukan aksi penyegelan Kantor DPC PPP Lotim.
Penyegelan tersebut buntut dari kemarahan kader lantaran tuntutan pada aksi 22 Desember pekan lalu di kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tidak menuai kepastian.
Tuntutan masa aksi dari Partai berlambang Ka’bah pada pekan kemarin yakni, meminta Surat Keputusan (SK) Ketua DPC PPP Lombok Timur dibatalkan atau ditunda dan Ketua DPW PPP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di lengserkan.
Kordinator umum (Kordum) aksi penyegelan, Baikahi Habil menegaskan, aksi penyegelan ini dilakukan oleh beberapa PAC dan pada aksi ini murni kita minta supaya tuntutan atau aspirasi kita ditinjau kembali, terkait dengan SK DPC PPP Lombok Timur untuk dibatalkan.
“Penyegelan yang kami lakukan ini sebagai bentuk tindak lanjut karena belum dipenuhinya tuntutan untuk membatalkan SK DPC PPP Lombok Timur,” ujarnya, sembari menegaskan jika tuntutannya tak dipenuhi, pihaknya akan melakukan aksi lanjutan dengan mengakomodir masa yang lebih banyak lagi.
Lanjut dia mengungkapkan, pihaknya akan terus membuat Lombok Timur membara, sebab sambungnya, masalah ini menyangkut luka hati kader militansi terhadap DPP terkait cara-cara arogan DPW karena melanggar AD/ART pada proses Muscab beberapa bulan yang lalu.
“Orang-orang yang terlampir namanya pada SK yang dikeluarkan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang telah diatur dalam AD/ART. Bahkan, Ketua dan Sekertaris DPC jika mengacu pada AD/ART tidak sah menjadi pimpinan karena belum memenuhi syarat, minimal menjadi pengurus selama 5 tahun,” ungkapnya
Baihaki juga tidak menampik jika polemik tersebut dapat mempengaruhi pandangan masyarakat, khusus di Lombok Timur terhadap PPP. Terkait itu, dia mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai. Karena kata dia, ini menjadi tanggungjawab DPW karena sikap arogansinya sendiri.
“Sehingga suasana kepengurusan yang sebelumnya berjalan kondusif dan baik, akan tetapi melalui proses Muscab, seperti DPW dan DPP melakukan cara-cara yang tidak peer sekaligus menyimpang dari AD/ART partai sehingga terjadi seperti ini,” ujarnya.
Senada dengan Kordum, Yudha Milia Sandi menyatakan dalam surat ultimatumnya, pihaknya telah banyak memberikan laporan kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan mengenai praktek-praktek kotor oknum sekretaris dan ketua DPW.
Diakui dia, pihaknya telah melayangkan surat permohonan fatwa kepada mahkamah partai, tapi sama sekali surat-surat resmi yang telah di sampaikan ke pusat tidak pernah mendapatkan tanggapan.
“Justru kami elemen partai pengurus DPC dan PAC diberlakukan jadi bulan-bulanan permainan oknum DPW dan DPP dari sejak sebelum muscab, saat pelaksanaan Muscab sampai dengan keluarnya SK DPC PPP Lombok Timur,” kata Yudha Ketua GPK PPP Lotim.
Karena sebab itu, kata dia, kami militansi Partai Persatuan Pembangunan Lombok Timur bersama ketua – ketua PAC se-kabupaten Lombok Timur memberikan ultimatum, akan terus-menerus melakukan aksi jihad meluruskan prinsip perjuangan Amar ma’ruf nahi munkar, sampai dewan pimpinan pusat Partai Persatuan Pembangunan memberikan tindakan berupa:
1. Pembatalan SK DPC PPP Kabupaten Lombok Timur dan meluruskan kekeliruan tersebut.
2. Menunjuk pengurus harian DPP yaitu ibu Hj. Wartiah, M.Pd turut serta menyelesaikan sengketa carut-marut kepengurusan DPC PPP Lombok Timur Akibat ulah oknum Ketua dan Sekertaris
DPW PPP NTB.
3. Memberhentikan dengan tidak hormat Sekertaris dan Ketua DPW Provinsi NTB, sebab dengan sadar dan sengaja menciptakan konflik di internal partai dan memanfaatkan muscab mengeruk uang dengan cara cara licik dan kotor.
“Jika tidak, maka jangan salahkan kami selaku kader melakukan aksi penyegelan kantor PPP Lotim agar DPW dan DPP cepat merespon tuntutan kami,” tandasnya.
Dalam aksi penyegelan ini, masa aksi dari Aliansi Militansi PPP Lotim membuat berita acara penyegelan yang ditandatangani oleh pengurus, belasan PAC dan badan otonom partai.
Sementara Wakil Ketua DPP PPP, Hj. Ermalena, di lansir dari Sindopost.id memberikan tanggapan
singkat terkait polemik Partai berlambang Ka’bah di Lotim. Menurut dia ada mekanisme partai yang berlaku. “Ada mekanisme partai, kita tunggu saja,” jawabnya singkat. (FMI)
Lantaran Tuntutan Tidak Menuai Respon, Kader Militan PPP Lotim Menyegel Kantor DPC
