MATARAM | FMI.COM – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk datang mengevaluasi PJ Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi.
Bukan tanpa alasan, permintaan itu disebabkan beberapa persoalan seperti dugaan keterlibatan PJ Gubernur dalam kasus korupsi tambang pasir besi di kabupaten Lombok Timur.
“PJ Gubernur pernah di periksa oleh Kejaksaan Tinggi dan Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Ketua LMND NTB Rohman Rofiki melalui keterangan tertulisnya, Minggu 7 Januari 2024.
Menurutnya, PJ Gubernur NTB ketika menjadi Sekda sempat menjalani pemeriksaan di Kejati NTB sebagai mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pasir Besi di Lombok Timur meskipun dengan status sebagai saksi.
Kemudian di kasus lain, PJ Gubernur pernah di panggil oleh KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta geratifikasi dengan tersangka eks Wali Kota Bima Muhammad Lutfhi. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar Mendagri memecat PJ Gubernur NTB dari jabatannya.
“PJ Gubernur NTB ini harus di pecat karena sudah cacat hukum,” tegasnya
Permasalahan lain yang disebut oleh Mantan Menteri Luar Negeri Bem UGR ini adalah tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh PJ Gubernur NTB terkait dengan penghapusan program beasiswa NTB.
“Padahal pendidikan adalah lading sektor kemajuan sebuah negara tidak terkecuali kemajuan sebuah daerah,” sindirnya
Menurutnya, LMND secara nasional memperjuangkan realokasi politik anggaran dengan tujuan kemudahan akses pendidikan agar bisa di akses oleh seluruh rakyat Indonesia dengan telah dideklarisakannya manifesto pendidikan nasional yang emansipatoris, salah satu isi dari manifesto tersebut mendorong pemerintah untuk menambah kuota beasiswa di Indonesia. Sementara di NTB, penjabat Gubernur justru menghapus anggaran beasiswa untuk anak-anak NTB
“Ditengah LMND memperjuangkan kesetaran akses pendidikan, penambahan kouta beasiswa, PJ gubernur NTB malah menghapus (menstop) anggaran beasiswa yang di programkan Gubernur sebelumnya padahal sudah ada diva dan lebih memilih menganggarkan renovasi pembangunan gedung gubernur senilai 40 miliar,” tegasnya
Lanjut ia mengatakan, kualitas pendidikan di NTB tergolong kurang bagus pasalnya kualitas pendidikan yang ada di NTB hanya mengalahkan papua ketika Indonesia masih memiliki 34 provinsi.
Penghapusan anggaran beasiswa untuk anak NTB yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah kebijakan yang kontra produktif. Pasalnya pemberian beasiswa adalah solusi atas mahalnya biaya akses pendidikan.
Bayangkan menurut data BPS pada tahun ajaran 2020/2021 pengeluaran tertinggi mahasiswa 21,1 juta pertahun, menurut data OJK pengeluaran mahasiswa meningkat 10 persen sampai dengan 12 persen pertahun. Artinya jika dikorelasikan dengan dengan data seblumnya pengeluaran tertinggi mahasiswa pada tahun ajaran 2023/2024 sekitar +/- 27,3 juta per tahun. ini belum termasuk pengeluaran biaya tempat tinggal yang meningkat pula.
Sedangkan peningkatan penghasilan masyarakat Indonesia sekitar 5,3 persen pertahunnya, angaplah pendapatan pertahunnya +/- 72 juta yang jika dibagi dalam satu bulan menghasilkan 6 juta, berarti biaya kuliah tersebut +/- 35 persen dari gaji.
“Itu baru untuk satu anak, bayangkan bila membiayai dua anak sekaligus. Sudah pasti mereka akan seret dalam keuangannya, bahkan yang paling ekstrem mengambil jalan pintas pinjaman” tegasnya
Terakhir, ia menganggap PJ Gubernur NTB gagal mengendalikan Inflasi dan Devisiasi, meskipun beberapa hari lalu tercantum dibeberapa media Inflasi di NTB mulai menurun tetapi dirinya akan mengkaji kembali apakah inflasi di NTB benar-benar terkendali.
“Pasalnya beberapa bahan pokok terus meningkat sperti cabe dan yang lainnya,” pungkasnya
Dengan beberapa permasalahan tersebut, kata dia, jika Mendagri tidak mengevaluasi atau memecat PJ Gubernur NTB, dirinya mengatakan akan mengintruksikan seluruh Kabupaten dan Kota LMND se-NTB
“LMND punya basis 6 Kabupaten dan kota di NTB, dan akan kami intruksikan untuk aksi serentak jika Mendagri berdiam diri dengan kondisi yang menghawatirkan ini,” tutupnya
LMND Desak Mendagri Pecat PJ Gubernur NTB
