LOMBOK TIMUR

LMND Lotim Demo Tuntut Copot Kadis Dikbud, PJ Bupati: Belum Dapat Izin Mendagri

×

LMND Lotim Demo Tuntut Copot Kadis Dikbud, PJ Bupati: Belum Dapat Izin Mendagri

Share this article

LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Usai menggelar aksi demonstrasi, massa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lombok Timur menemui Penjabat (PJ) Bupati, Juaini Taofik di ruang kerjanya, Senin 18 Desember 2023.

Dalam pertemuan itu, Ketua EK LMND Lombok Timur, Hamzani menyampaikan rentetan peristiwa kegaduhan yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, Izzuddin selama 2023.

Pertama, Kadis Dikbud membiarkan anaknya menggunakan mobil dinas untuk rekreasi bersama pasangan dan teman-temannya di wisata Sembalun Lombok Timur, pada April 2023 lalu.

Padahal dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan aparat Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan Nomor 7/2023 yang ditandatangani 14 April 2023 meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memastikan agar seluruh pejabat dan pegawai di instansi masing-masing tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, atau di luar kepentingan dinas.

Kemudian pertengahan November lalu, Kadis Dikbud diduga mengarahkan guru-guru yang berstatus PPPK untuk memenangkan anaknya yang sedang mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dapil IV.

Kemudian yang terbaru, beberapa waktu lalu adanya wacana penyesuaian gaji guru honorer tanpa melakukan koordinasi dengan Penjabat (PJ) Bupati Lombok Timur.

Rencana pemotongan gaji itu diketahui, ketika para guru honorer akan menandatangani surat pertanggungjawaban (SPJ) di masing-masing UPTD.

Dari rentetan peristiwa itu, ketua LMND menuntut PJ Bupati Lombok Timur untuk mencopot jabatan Kadis Dikbud. “Kami minta Kepala Dinas Dikbud dicopot dari jabatannya,” tegasnya

Menanggapi tuntutan LMND, PJ Bupati, Juiani Taofik menegaskan bahwa dirinya belum mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan mutasi jabatan.

“Saya tidak mungkin bisa bilang iya, sementara belum ada wewenang. Jangankan Kepala Dinas, staf saja belum bisa saya mutasi,” ujarnya

Mengenai rencana penyesuaian gaji guru honorer oleh Kadis Dikbud diakui PJ Bupati hampir salah, karena pemotongan belum sempat dilakukan.

Dalam pertemuan itu, nampak hadir beberapa Kepala Dinas dan Asisten serta terlihat Sekretaris Dinas Dikbud. Sementara Kadis Dikbud tak terlihat hadir. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *