LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Nusa Tenggara Barat (LMND NTB) Rohman Rofiki, pertanyakan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil II) Pulau Lombok.
Khususnya, ia pertanyakan kinerja DPRI RI yang duduk di komisi X yang bersentuhan langsung dengan maju mundurnya Pendidikan di Indonesia, tak terkecuali di NTB.
Pasalnya, kata dia, kualitas pendidikan di NTB tergolong buruk, hanya mengalahkan Papua.
“Pendidikan di NTB tidak ubahnya seperti ternak manusia yang hanya menciptakan komoditas pasar,” ujarnya
Selain itu pula, jelasnya, di tengah kualitas pendidikan yang buruk biaya pendidikan terus meningkat setiap tahunnya. Padahal pendidikan adalah hal yang paling penting dan strategis bagi kemajuan suatu bangsa.
Namun sayangnya, kata dia, masalah pendidikan di bangsa ini masih sangat banyak dan kompleks. Mulai dari akses pendidikan dan biaya pendidikan yang mahal, infrastruktur yang tidak merata, kualitas pendidikan yang rendah, kesejahteraan tenaga pengajar, dan masih banyak yang lainnya.
“Biaya pendidikan meningkat setiap tahunnya 10 sampai 12 persen, belum lagi biaya konsumsi dan tempat tinggal,” jelasnya
Lebih jelasnya, melalui posko Anti Liberalisasi dan Komersialisasi pendidikan yang didirikan merelase ada 12 permasalahan pendidikan teratas yang dikeluhkan mahasiswa di NTB
“Persentase permasalahan pendidikan yang paling di keluhkan adalah fasilitas yang tidak memadai 19 persen, tenaga pendidik yang tidak kompeten 15 persen, mahal dan meningkatnya biaya pendidikan 13 persen, SOP kampus 9 persen, perguruan tinggi yang tidak transparan 9 persen, kampus yang tidak demokratis 7 persen, permasalahan KIP 7 persen, kampus sebagai ladang bisnis 4 persen, sulitnya pencairan anggaran kegiatan mahasiswa 2 persen, adanya pungli dalam kampus 2 persen, kesejahteraan tenaga pendidik 1 persen, tidak ada satgas pengaduan TPKS di dalam kampus 1 persen dan permasalahan lainnya sekitar 12 persen,” ungkapnya
Berangkat dari kondisi tersebut, Ia mempertanyakan peran dan kinerja Komisi terkait yang menjadi Representasi Rakyat yang ada di DPRI RI.
“Jadi kami sangat perlu mempertanyakan kinerja DPR RI dan DPRD yang ada di NTB atas kondisi pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat, bahkan menyuarakan tentang pendidikan saja mereka jarang terlihat,” tutupnya.***
LMND NTB Pertanyakan Kinerja DPR RI Dapil NTB di Komisi X
