Mataram, FMI – Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB, H Rosiady Sayuti melaksanakan audensi sekaligus kunjungi Wagub NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah membahas terkait Progres GCF, di Aula Pendopo Wagub NTB, Rabu (19/5/21).
Turut hadir pada kesempatan itu, Assisten II Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas LHK NTB, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Kepala Dinas Perhubungan NTB, dan Kepala Dinas PMPTSP NTB.
Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB, H Rosiady Sayuti menyampaikan bahwa konsorsium ini merupakan gabungan antara Universitas Mataram (Unram), Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Pemkab Lombok Timur, Pemkab Sumbawa Barat dan PT Eco Solutions Lombok, yang mengusulkan Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas.
“Menurut berbagai pakar dunia, Selat Alas merupakan kawasan yang sangat indah dengan potensi yang luar biasa, karena dekat dengan kawasan pegunungan dan pantai yang bagus di antara Pulau Lombok dan Sumbawa,’’ kata Rosiady.
Menurutnya, program berbasis lingkungan ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Dengan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi bernuansa lingkungan. Mulai dari pariwisata, transportasi laut, budidaya laut, dan pembangunan medical tourism berbasis tanaman obat-obatan bernilai ekonomi tinggi.
“Jadi, kapal yang dioperasikan di sana adalah kapal bertenaga surya atau listrik, sehingga tidak mengganggu budidaya perikanan seperti lobster dan lain-lain,’’ ujar mantan Sekda NTB ini.
Lanjutnya, yang menjadi focus kegiatan ini adalah reboisasi dan reforestrasi pada 2 kabupaten, pembangunan pabrik berbasis lingkungan di KSB, pabrik industri bambu, pabrik pengolahan tailing dan abu dari PLU di Benete yang akan dijadikan bahan bangunan, serta perumahan berbasis lingkungan dan tahan gempa.
“Perkiraan nilai pembangunan ini sekitar Rp700 miliar hingga Rp1 triliun. Sumber dananya merupakan patungan dari lembaga internasional GCF, pihak swasta dan sebagian infrastrukturnya dari Pemerintah Daerah,” ungkapnya
Tujuan utamanya jelas, kata Rosyadi, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat NTB.
Redaksi-FMI
