Lombok Timur, FMI – Kasus peredaran Narkoba akhir-akhir ini sangat marak terjadi, bahkan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) di anggap sebagai epicentrum dari peredaran narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Menyikapi itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong melakukan audiensi dengan Kapolres Lombok Timur membahas terkait peredaran Narkoba, keberadaan BNK yang belum definitif menjadi BNNK.
Ketua Umum HMI Cabang Selong, Rudi Hadi Suwandi mengungkapkan, BNK secara Nomenklatur SK-nya dari Bupati dan tidak memiliki kewenangan yang kuat dan jelas, BNK ini hanya bekerja pada ranah sosialisasi bukan pada tindakan, kemudian yang mengawasi dari BNK itu masih bersifat adhoc.
Menanggapi itu, Kasat Narkoba Lombok Timur Saputra SH., MH, dalam audiensi tersebut mengungkapkan BNK belum definitif menjadi BNNK karena belum disetujui oleh BNN Pusat.
“Kami bersama pemerintah Kabupaten Lombok Timur sudah memenuhi persyaratanya,”
Adapun persyaratan yang sudah di penuhi, Fasilitas Kantor di Daerah Sukamulia dengan luas tanah 28 Are, dan jarak kantor dari pusat kota sudah dipastikan lebih dari 10 KM.
“Personel yang bertugas di BNK tersebut ditunjuk langsung oleh Bupati, Saya memegang tampuk kepemimpinan kemudian dari Bakesbangpoldagri dan Dinas Kesehatan,” pungkasnya
Kasat Narkoba menyebutkan, ada informasi bahwa tahun ini BNK Lombok Timur dan Gorontalo akan segera definitif menjadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) karena beberapa syarat tadi yang sudah dipenuhi dan imbas dari maraknya penangkapan yang terjadi di daerah itu.
Ia membenarkan, bahwa BNK hanya bekerja pada ranah sosialisasi, menurutnya, dalam setahun kewajiban sosilisai hanya 4 kali. Kemudian anggaran yang di gelontorkan Pemda itu hanya 150 juta pertahun.
“Anggaran itu tidak langsung diterima BNK tetapi di titip lewat Bakesbangpoldagri Kabupaten, 70 persen dari anggaran tersebut di pakai buat gaji pegawai, kinerja BNK terhadap penanggulangan narkoba tentu tidak akan maksimal dengan anggaran segitu,” pungkasnya
Lebih lanjut, ia berharap semoga BNK segera definitif agar anggarannya jelas dari pusat, di samping itu kasat menyebutkan bahwa ada rencana NTB akan memiliki Balai Rehabilitasi Tingkat Nasional dan akan didirikan di Lombok Timur tepatnya di Rambang.
Dalam persoalan ini, HMI Cabang Selong bersama Polres Lotim berkomitmen untuk mendorong supaya Bupati lebih serius turun langsung membantu mendefintifkan BNK menjadi BNNK.
Selain itu, HMI Cabang Selong akan berkolaborasi dengan Polres untuk mendorong DPRD Kabupaten Lombok Timur supaya segera membuat Perda khusus tentang Narkoba. (FMI-001)
