Lombok Timur, FMI – Korban Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) semakin marak terjadi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) salah satu korban Yuli Handayani berhasil dipulangkan setelah diperjuangkan selama sembilan bulan.
“Untuk mengantisipasi terjadinya Kasus yang sama seperti dialami Yuli Handayani, Pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi sampai keranah Desa dan merevisi Perda Perlindungan PMI,” kata Yuza pengacara muda saat melakukan pendampingan pemulangan Yuli Handayani di Disnakertrans Lotim, Selasa (15/6/21)
Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur (Perda Lotim) yang dinilai lemah dan harus direvisi adalah Perda No 12 tahun 2006 tentang penempatan, perlindungan dan pembinaan tenaga kerja indonesia asal Lotim
“Selain lemah, perda tersebut sudah tidak sesuai dengan amanah Undang-undang No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia,” ujarnya
Menanggapi hal itu, H. Daeng Paelori Wakil Ketua DPRD Lotim mengungkapkan bahwa penyelenggara negara harus peka melihat peluang dan kekurangan dari sebuah peraturan dan kebijakan.
Ia menyebutkan bahwa dirinya sangat setuju dan mendukung terkait revisi Perda Perlindungan PMI. Lanjutnya, tinggal nanti kita lihat apakah revisinya berasal dari inisiatif DPRD atau langsung diajukan oleh eksekutif.
“Pasti kami Dukung terkait revisi perda ini, apaun itu yang membuat perbaikan sistem atau operasional masyrakat pasti kami akan Dukung,” ungkapnya saat ditemui di Labuan Haji, Selasa (15/6/21) malam.
Wakil Ketua DPRD Lotim ini mengungkapkan, persoalan maraknya TPPO di Lotim pihak OPD terkait, khususnya Disnakertrans harus bisa melihat gejala-gejala itu untuk di antisipasi.
Selain itu, kata Daeng Paelori, Setiap penduduk Lombok Timur yang berangkat ke luar negeri baik itu legal maupun ilegal, kemudian disan memilik masalah. Maka pemerintah daerah harus segera mengadvokasi, terlebih-lebih yang Ilegal ini.
“Terkadang Pemerintah ini melihat dari sisi Formalitas dan keabsahan masyrakat yang berangkat secara resmi, namun yang resmipun tidak cepat di respon oleh pemerintah kita,” ujarnya
Lebih lanjut, ia menegaskan, bahwa dirinya dari dulu telah mengusulkan agar Disnakertrans Lotim diberikan anggaran khusus untuk menangani yang mengalami masalah di luar negeri.
“Saya sudah dari dulu mengusulkan Disnakertrans Lotim diberikan anggaran khusus untuk mengantisipasi kalau ada PMI kita yang mengalami masalah di luar negeri agar menggunakan anggaran tersebut untuk menanganinya,” tutup Ketua DPC Golkar Lotim tersebut. (FMI-001)
