Lombok Timur, FMI – Langkah pencegahan menjadi upaya strategis untuk pemberantasan korupsi. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diluncurkan pada Selasa (31/8/21).
Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan peluncuran bersama secara virtual dan disaksikan seluruh Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk Pemda Kabupaten Lombok Timur.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur yang hadir pada pertemuan tersebut didampingi Kepala Bappeda dan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
Ketua KPK RI Firli Bahuri pada acara tersebut menyampaikan, MCP merupakan salah satu aspek dalam upaya pemberantasan korupsi, dari begitu banyak bentuk korupsi.
Ia mengaku tidak mampu melakukan pemberantasan seluruhnya, sehingga KPK mengedepankan lima fokus area pemberantasan. Antaranya, di bidang sumber daya alam, pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta iklim dan praktik politik.
Ditambahkannya, KPK memiliki tiga strategi yaitu pendekatan melalui pendidikan masyarakat, pencegahan dengan penelitian untuk perbaikan sistim, serta terakhir adalah penindakan.
Terkait pencegahan tindak korupsi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pentingnya pengawasan internal yang kuat melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan manajeman pemerintahan guna pencegahan.
Menurutnya, Gubernur memiliki peran penting untuk melakukan review. Gubenur dan Bappeda diharapkan betul-betul memperhatikan perencanaan APBD agar paralel dengan perencanaan di provinsi dan pusat.
Hal tersebut, kata dia demi perencanaan dan penganggaran yang tepat dan akurat sesuai kebutuhan masyarakat.
