LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy menjawab tanggapan gabungan fraksi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Lombok Timur terkait badan usaha milik daerah (BUMD), pada rapat paripurna lanjutan.
Menurut Bupati, perusahaan daerah (PD) Agro Selaparang dan PT. Selaparang Energi belum memberikan kontribusi dalam bentuk deviden, sementara tahun anggaran 2022 sudah mendapat tambahan penyertaan modal.
Karena itu, diharapkan manajemen kedua perusahaan daerah ini dapat memaksimalkan penyertaan modal tersebut dan dapat memberikan kontribusi berupa deviden pada tahun anggaran 2022.
Bupati Sukiman juga menjelaskan terkait pinjaman pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang bersumber dari PT. Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp.155 Milyar dan sudah terealisasi sebesar Rp.108,50 milyar.
Sisanya, kata Bupati, sesuai kerangka acuan kerja (KAK) pinjaman PEN daerah akan direalisasikan November 2022 nanti.
Sementara untuk pinjaman daerah dari PT. Bank NTB Syariah, sebut dia, saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sudah mengajukan pencairan tahap pertama sebesar Rp. 65,273 Milyar lebih sesuai KAK dengan pencairan terakhir bulan November 2022.
Sedangkan kegiatan penyediaan pelayanan publik dengan pelaksanaan penganggaran tahun jamak dengan pagu Rp.300 Milyar, direncanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp.242,256 Milyar. Sehingga sisa yang akan dibayar pada tahun 2023 sebesar Rp.57,743 Milyar.***
Menanggapi Pandangan Gabungan Fraksi, Ini Jawaban Bupati terkait Kondisi BUMD hingga Pinjaman Daerah
