MATARAM | FMI.COM – Pada momentum KTT World Water Forum (WWF) yang dilaksanakan di Bali, dari 18 hingga 25 Mei 2024, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Barat (Walhi NTB), menggelar aksi simbolik di Mataram.
Dalam aksi tersebut, Walhi NTB menyoroti konflik vertikal antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan.
Awal mulai pengerjaan proyek strategis nasional yang didanai oleh Pemerintah Pusat tersebut mengalami penundaan karena protes warga, termasuk demonstrasi dan pembakaran pipa proyek di Desa Lendang Nangka Utara, pada Kamis, 4 Januari 2024 lalu.
“Alasan masyarakat, karena khawatir penggunaan air untuk SPAM itu dapat mengurangi debit air Tibu Krodet, Kecamatan Sikur sehingga menyebabkan kesulitan bagi petani dalam mengairi sawah, terutama selama musim kemarau,” ujarnya
Walhi NTB menduga konflik yang terjadi antara masyarakat dan Pemkab Lotim akibat dari belum ada titik temu antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. Apalagi sumber daya air merupakan kebutuhan orang banyak, sehingga wajar bila masyarakat mempertahankan sumber kehidupannya.
Jika itu menjadi komersialisasi, kata dia, maka sudah sepatutnya pemerintah mengakomodasi kepentingan masyarakat yang ada di sekitar mata air, terutama untuk sumber-sumber hidupnya, termasuk juga untuk pertanian.
“Pemkab Lotim haruslah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi konflik sumber daya air itu. Salah satunya, pemerintah terlebih dahulu harus berupaya untuk meningkatkan debit mata air,” ujar Amry
Dikatakannya, Pemkab perlu memiliki tata kelola sumber daya air yang baik. Lalu, melakukan konservasi-konservasi mata air ataupun kawasan perhutanan yang dapat meningkatkan debit air serta pemerintah juga harus melakukan rehabilitasi dan restorasi kawasan hutan yang mulai rusak.
Di tengah kondisi tersebut, Indonesia menjadi tuan rumah KTT WWF di Bali. Forum ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem sumber mata air dan konservasi.
WALHI NTB menilai bahwa KTT ini perlu memberikan perhatian lebih pada isu-isu pengelolaan sumber daya air termasuk di NTB. “Kita dorong agar pemerintah daerah dan pusat dapat mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani permasalahan ini,” ujarnya.***
Momentum KTT WWF di Bali, Walhi NTB Suarakan Konflik Pembangunan SPAM Pantai Selatan di Lombok Timur
