LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Pergantian posisi Mori Hanafi dari wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh DPD Partai Gerindra NTB dinilai dapat berdampak terhadap perolehan suara Gerindra, khususnya di Pulau Sumbawa.
Pengamat politik UIN Mataram, Ihsan Hamid menilai keputusan Partai Gerindra mengantikan Mori Hanafi dari Wakil Ketua DPRD NTB dapat berdampak negatif terhadap perolehan suara Partai Gerindra di NTB bagian timur.
Hal itu, lantaran Mori Hanafi merupakan figur politisi muda yang cukup berpengaruh di NTB dan khusunya di pulau Sumbawa.
“Partai Gerindra yang di dominasi oleh segelintir elit partai politik membuat demokratisasi di partai politik mandek”, terangnya.
Secara geopolitik, Ihsan mengungkapkan bahwa situasi ini dapat merugikan Partai Gerindra. Karena Mori Hanafi merupakan representasi masyarakat Bima.
“Dia disebut sebagai salah satu sumber elektoral Gerindra di wilayah timur NTB”, terangnya
Pengamatan Dosen UIN Mataram ini, alasan pergantian posisi Mori Hanafi dari internal partai masih misterius, namun secara politis Mori Hanafi sebagai salah satu pucuk pimpinan di Udayana.
Karena itu, ia menduga salah satu alasannya bisa terkait agenda menjelang Pemilu 2024, “Iya bisa saja ini merupakan faktor 2024,” terangnya
Masih kata dia, pergantian Mori Hanafi jika dilihat dari sisi sepak terjang selama berada di partai Gerindra merupakan kader yang loyal dan luar biasa
Secara tidak langsung, kata dia, ke depan dinamika pergantian tersebut jika tidak segera diselesaikan bisa berdampak terhadap penurunan suara Prabowo Subianto di NTB, karena disebabkan tidak konsistennya sikap Partai Gerindra sebagai oposisi.
“Jika dinamika internal partai Gerindra terus bergejolak hingga menjelang pemilu, bisa jadi suara Gerindra di NTB pada pemilu 2024 terancam melorot jika tidak menjaga keharmonisan di internal fungsionaris partai,” ujarnya
Untuk diketahui, penggantian Mori Hanafi dari Wakil ketua DPRD NTB berdasarkan surat keputusan nomor 04-0126/Kpts/DPP-GERINDRA/2022, yang diterbitkan oleh Partai Gerindra yang ditanda tangani Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani pada 11 April 2022 kemarin. (FMI)
