Masbagik, FMI.com. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Masbagik Utara Baru tahun anggaran 2021 diselenggarakan di Aula Kantor Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur yang secara langsung di buka oleh Camat Masbagik, Selasa (20/10) pagi.
Turut hadir, Camat Masbagik Drs ,H.Muhiddin, BPD Desa Masbagik Utara Baru, Ketua PKK Desa Masbagik Utara Baru beserta anggota, seluruh Kepala Dusun dan Ketua RT se Desa Masbagik Utara Baru, toko agama dan toko masyarakat serta Perwakilan Pemuda.
Kepala Desa Masbagik Utara Baru Khairul Ikhsan , dalam sambutannya, Meminta masyarakat dapat mengajukan segala usulan dalam Musrenbangdes ini. Yang nantinya akan diserap untuk ditetapkan di RKPDes di tahun 2021 tentunya berdasarkan standar prioritas dan Kebutuhan Masyarakat Kita,
“Apabila masukan yang disampaikan tidak direalisasikan dalam anggaran yang ada di Desa, maka akan disampaikan Musrengbang tingkat Kecamatan ataupun Kabupaten,” ucapnya.
“Segala aspirasi dari masyarakat terkait pembangunan yang tidak mampu didanai APBDes, tetap kita usulkan lewat Musrenbang di tingkat Kecamatan. Harapan saya agar bisa terbantu melalui dana APBD Kabupaten/Propinsi maupun APBN,” tambahnya.
Camat Masbagik, Drs H. Muhiddin menyampaikan dalam sambutannya bahwasanya Musrenbangdes ini lah tahap awal dari pembangunan desa.
Melalui Musrenbangdes ini juga lanjut Camat. “Sekiranya masyarakat dapat bersinergi, mengusulkan apa yang akan dibangun, agar nantinya pemerintahan Desa bisa memilah – milah yang mana kiranya bisa diselesaikan dan direalisasikan,” lanjutnya
“Bukan berarti saya seperti ini mengesampingkan kebutuhan fisik, artinya fisik berjalan terus, pembangunan infrastruktur terus juga berjalan.
Harapan saya agar “masyarakat semakin mengerti, juga bisa lebih memahami apa itu pembangunan, apa itu pemberdayaan, sehingga gerak-gerik pemerintah tidak ada salah terus,” harapnya
Disambut Juga oleh ketua BPD desa Masbagik Utara Baru Dedi Febry M. Pd
Masyarakat harus lebih aktif mengusulkan program” Pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhannya serta berwenang untuk sepakat dan tidak sepakat apabila dalam musrengbangDes ada Hal program yang di anggap tidak berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat. (FMI)
