LOMBOK TIMUR | FMI – Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Juaini Taofik, memimpin rapat koordinasi dan sosialisasi teknis pembagian bantuan paket sembako bagi 198 ribu masyarakat miskin pada Ramadan tahun ini.
Bahkan untuk pengadaan paket sembako ini, pemerintah Lombok Timur telah menyiapkan anggaran sebesar Rp30 miliar.
Sekda menekankan agar seluruh proses penyaluran harus berjalan sesuai regulasi yang telah ditetapkan, merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang optimalisasi bantuan sosial.
Ia meminta Kepala Dinas Sosial untuk membuat surat edaran terkait regulasi pembagian sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025 yang penerimanya berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Semua harus sesuai regulasi. Dasar pelaksanaan ini adalah surat edaran untuk para camat yang berisi petunjuk teknis (juknis) penerima sesuai dengan DTSEN,” ujar Sekda, baru-baru ini.
Ia menambahkan bahwa mekanisme graduasi (penggantian penerima yang tidak layak) memang menjadi tantangan, namun semua pihak terkait diminta untuk terus melakukan pendekatan melalui sosialisasi agar masyarakat memahami proses tersebut.
Sekda juga meminta para camat untuk mendorong desa-desa yang datanya belum tuntas agar segera dimaksimalkan. Untuk teknis pembagian, titik lokasi penyaluran akan dipusatkan di kantor desa masing-masing, dengan jadwal dan jumlah distribusi yang akan diumumkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lombok Timur Siti Aminah, melaporkan perkembangan persiapan di lapangan. Menurutnya, barang bantuan sudah datang sejak Selasa lalu.
“Saat ini kami sedang dalam tahap penyiapan barang dan dijadwalkan hari ini bersama tim pendamping untuk melakukan pengecekan ke gudang,” jelasnya.
Ia optimis bantuan paket sembako dapat disalurkan kepada masyarakat sebelum Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran.
Dari total 254 desa di Lombok Timur, tercatat masih ada beberapa desa yang datanya belum selesai. Data penerima bantuan ini menggunakan basis DTSEN dengan sasaran utama masyarakat pada desil 1 hingga 3.
“Untuk desil 1 dan 2, kita upayakan 100 persen, baru setelah itu desil 3,” terang Siti Aminah.
Ia juga mengakui bahwa DTSEN masih sangat dinamis dan belum sempurna, terutama terkait kendala administrasi kependudukan (adminduk) yang disalahgunakan serta penentuan kriteria layak dan tidak layak.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kerja sama semua pihak untuk terus melakukan pembaruan data dan pengusulan yang tepat.
Rencananya, Kecamatan Masbagik menjadi lokasi launching untuk kemudian berlanjut ke kecamatan lainnya dan terakhir di Kecamatan Selong. ***
