LOMBOK UTARA | FMI.COM – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Barat (Walhi NTB) bersama masyarakat Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air kembali audiensi dengan pemerintah daerah dan beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Lombok Utara, di kantor dewan setempat, Kamis 14 November 2024.
Dalam audiensi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemda Lombok Utara menyepakati beberapa langkah untuk menangani krisis air bersih, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Kepala PDAM Lombok Utara, yang turut hadir dalam pertemuan, menjelaskan bahwa pihaknya siap menyediakan air bersih tambahan untuk Gili Meno melalui distribusi tandon air sementara.
“Kami akan memaksimalkan distribusi air bersih sementara untuk mengatasi kebutuhan dasar masyarakat. Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait,” ujar Kepala PDAM.
Namun, solusi jangka panjang yang lebih permanen, yakni pembangunan pipa bawah laut untuk mengalirkan air bersih dari Gili Air ke Gili Meno dan Gili Trawangan, masih terhambat oleh kebijakan KPBU yang mengikat Pemda dengan PT TCN.
PDAM mengungkapkan bahwa meskipun pipa bawah laut sudah direncanakan, pembangunan tersebut belum bisa dilakukan karena adanya keterbatasan akibat KPBU yang masih berlaku.
Pimpinan rapat sekaligus Ketua DPRD, Agus Jasmani, menekankan pentingnya solusi yang jelas dan cepat untuk mengatasi krisis ini.
“Kami mendesak agar Pemda segera mengambil tindakan konkret, jangan sampai masalah ini berlarut-larut. Jika tidak, masyarakat akan semakin kecewa dan bisa saja datang ke kantor Bupati atau DPRD untuk menuntut kejelasan,” ujar Agus.
Anggota DPRD lainnya mengingatkan bahwa Gili Matra, yang mencakup Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air, bukan hanya menjadi wajah Lombok Utara, tetapi juga merupakan wajah pariwisata Indonesia di kancah internasional.
“Krisis air bersih ini tidak hanya berdampak pada masyarakat lokal, tetapi juga mencoreng citra pariwisata Indonesia di dunia internasional,” ujarnya.
Kemudian Nasrudin juga menegaskan bahwa Pemda harus segera meninjau kembali KPBU yang ada dengan PT TCN. “Kami tidak bisa berdiam diri ketika perusahaan yang jelas-jelas merusak lingkungan dan mengabaikan hak rakyat terus dibiarkan beroperasi. Kami meminta Bupati untuk segera meninjau ulang kerjasama ini,” tegas Nasrudin.***
Pembangunan Pipa Bawah Laut untuk Mengaliri Air Besih ke Gili Matra Terhambat Kebijakan KPBU
