LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur (Sekda Lotim) HM. Juaini Taofik menegaskan bahwa Pemda Lotim sudah mulai melakukan digitalisasi sejak awal tahun 2022.
Namun dalam pelaksanaannya, diakui Sekda Juaini Taofik, masih menemui kendala teknis seperti kestabilan jaringan.
Hal itu disampaikannya dalam sambutannya pada rapat monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi bersama Kepada Direktur Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI Abdul Haris beserta rombongan, yang berlangsung Rabu, 27 Juli 2022.
Sekda juga menegaskan, terkait proses pengadaan barang dan jasa, Pemda Lotim sudah berupaya melibatkan pihak ke-tiga yang ada di daerah sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah.
“Tersedia 10 etalase yang bisa diisi oleh UKM dan Koperasi lokal di mana hal tersebut sudah pula disosialisasikan,” ujarnya dilansir dari website resmi Pemda Lotim.
Bahkan sosialisasi dengan proses digitalisasi, karena menurut Sekda, digitalisasi sebagai sebuah keniscayaan yang harus bisa diterima.
Dijelaskan pula 11 potensi PAD Lombok Timur hanya menyumbang 14 persen APBD Lombok Timur.
Karena itu, diharapkan potensi tersebut dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan digitalisasi tersebut.
Sekda berharap pertemuan ini dapat dioptimalkan semua pihak.
Direktur Kasatgas Korsup Wilayah V KPK mengingatkan agar Pemda Lombok Timur melakukan evaluasi terhadap nilai aset dan memiliki sertifikasi.
Pada Rapat yang berlangsung di Rupatama II dan dihadiri oleh Inspektur, Kepala Bappeda, BPKAD, Bapenda, Bagian PBJ tersebut dipaparkan manajemen pengelolaan aset, evaluasi optimalisasi penerimaan daerah, pencegahan korupsi hingga progres perencanaan pembangunan daerah tahun 2023.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
