LOMBOK TIMUR | FMI – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur semakin serius menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sekertaris Daerah Lombok Timur, Juaini Taofik melihat bahwa progres PBB saat ini baru mencapai rata-rata 60 persen. Karena itu, ia menekankan diperlukan langkah-langkah cepat dan efektif.
Penekanan itu disampaikan Sekda pada rapat koordinasi Tim Opjar yang berlangsung di ruang rapat Bupati pada Senin, 3 November 2025.
Mengamankan postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pemda Lotim mengambil keputusan penting yang berfokus pada penertiban tunggakan.
Sebelumnya, Sekda memaparkan struktur APBD Lotim yang harus dipahami, di mana dari total APBD sekitar Rp 3,4 Triliun PAD berkisar Rp 523 Milyar. Dengan kata lain kontribusi PAD terhadap APBD hanya 12,6 persen. Selebihnya, APBD sangat bergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Tidak hanya mendorong kepatuhan melalui penagihan piutang PBB sejak 2014-2023, sebagai langkah strategis meringankan beban masyarakat, Pemda menerapkan kebijakan afirmatif.
“Untuk tahun 2025, Bupati secara resmi membebaskan denda bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB tahun 2014 hingga 2023. Wajib pajak hanya perlu membayar pokoknya saja,” kata Sekda.
Mendorong realisasi PAD Sekda menginstruksikan Tim Opjar dan para camat untuk memanfaatkan baliho dan media promosi yang tersedia dengan membuat informasi yang menyejukkan dan berfungsi sebagai marketing sektor. ***
