LOMBOK TIMUR | FMI – Sebanyak 31 ribu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Lombok Timur menerima bantuan modal usaha dari pemerintah daerah (Pemda) setempat. Jumlah anggaran yang dipersiapkan sebesar Rp20 Miliar.
Bantuan itu diberikan dalam bentuk non tunai yang akan ditransfer langsung ke rekening penerima untuk menghindari indikasi pemotongan.
Pemberian bantuan modal ini tak henti-hentinya menjadi sorotan, bahkan banyak pihak yang menilai dari data nama-nama penerima yang bocor banyak penerima bukan pelaku usaha. Sehingga disebut-sebut salah sasaran.
“Bantuan modal yang diberikan pemerintah daerah, merupakan upaya positif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya kalangan pelaku usaha mikro. Namun penerima bantuan ini, lebih banyak menyasar masyarakat yang bukan pelaku usaha,” kata Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Jerowaru, Syabanul Amin, Senin 8 Desember 2025.
Karena itu, Ameng sapaan akrabnya menyerukan agar kedepannya Dinas terkait lebih selektif dan menyarankan agara melibatkan perangkat desa dalam melakukan pendataan supaya program Bupati itu tepat sasaran.
“Pemda Lotim kedepannya harus selektif dan melibatkan pihak pemerintah desa dalam proses pendataan. Sebab pemerintah tingkat bawah lebih dekat dan lebih tahu kondisi masyarakat,” tukasnya.***
