LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Penjabat (PJ) Bupati Lombok Timur, Juiani Taofik bersama 204 Penjabat Bupati dan Walikota beserta sejumlah PJ Gubernur di Indonesia, mengikuti pengarahan dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara virtual.
Kegiatan yang berlangsung Jumat, 17 November 2023 tersebut untuk menegaskan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menghadapi tahun politik 2024 mendatang.
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan, PJ Bupati, walikota serta PJ Gubernur untuk bekerja sesuai tugas dan wewenang dengan memperhatikan prioritas nasional dan daerah.
Ia menyebut momentum ini tepat untuk melakukan perubahan dan percepatan pembangunan karena tidak memiliki hambatan politik.
Bahkan Ia menilai posisi PJ kepala daerah dapat memperbaiki hubungan provinsi dengan kabupaten dan kota, disamping membangun hubungan dengan partai politik di dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
Selain mengingatkan untuk menyelesaikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), jelang masa kampanye, Mendagri juga mengingatkan potensi konflik dalam proses Pemilu.
Karena itu, ia berharap seluruh PJ Kepala daerah mampu mengelola konflik agar tidak pecah hingga saling menghancurkan. Ia menekankan pula untuk berhati-hati mengambil sikap dan bertutur kata yang dapat diterjemahkan lain oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Ditegaskan pula untuk mengedepankan komunikasi dan sensitif terhadap berbagai isu mengingat momen ini tidak biasa.
Mendagri meminta agar PJ Kepala daerah menjaga netralitasnya serta menekankan netralitas ASN di wilayah masing-masing.
Arahan ini disampaikan terkait tahapan Pemilu yang akan memasuki masa kampanye mulai 28 November mendatang. Kampanye dijadwalkan berlangsung 75 hari hingga 10 Februari 2024, dengan rapat umum dan iklan media masa sejak 21 Januari.***
Penjabat Kepala Daerah dan ASN Diingatkan Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024
