LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB kunjungi BK DPRD Kabupaten Lombok Timur. Pada kunjungan kerja (kungker) tersebut dilakukan secara rutin guna mempererat silaturahmi.
Dikatakan Ketua BK DPRD Provinsi NTB, H Najamuddin, kunjungannya kali ini merupakan kegiatan rutin, berdasarkan keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi NTB. Hal itu kata dia dalam rangka, silaturahmi serta menggali dan bertukar informasi.
“Tidak ada hal penting, kami hanya datang silaturahmi dengan teman-teman BK DPRD Kabupaten, kita dengar ceritanya, itu yang nanti kita ceritakan di provinsi,” katanya (30/12/2021).
Lebih lanjut Najamuddin menyebutkan, saat ini terdapat suatu kegamangan di tubuh DPRD. Hal itu menurut dia mesti diketahui oleh publik, sebab lembaga DPRD kini tidak memiliki wewenang kuat untuk dapat mengintervensi kinerja eksekutif.
Hal itu dikatakan dia, lantaran penanggung jawab utama di daerah hari ini menjadi wewenang gubernur dan bupati. Hal itu papar dia berdasarkan Undang-undang Pemerintah Daerah, sehingga secara otomatis DPRD berada di bawah gubernur dan bupati.
“Sekarang misalkan DPRD tidak mau menyepakati APBD, maka bupati dan gubernur boleh dia menerbitkan Perbub dan Pergub. Dari itu kita ini (DPRD, red) tidak bertaji,” ulasnya.
Senada dengan hal itu, Ketua BK DPRD Kabupaten Lombok Timur, Muhdi menyampaikan jika kegiatan kungker kali ini merupakan tradisi BK selaku alat kelengkapan DPRD dalam menjaga etika dan sopan santun dari anggota DPRD. Selain itu, mereka berdiskusi tentang tupoksi dari BK itu sendiri.
“Kita diskusikan tentang mana batasan kerja BK. Kalau suatu hal itu diatur oleh undang-undang lain, maka BK tidak bisa melakukan intervensi. BK hanya berkutat terkait etika anggota dan substansi kerjanya,” ujarnya. (*)
