LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Penjabat (PJ) Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik meminta agar input data untuk monitoring center for prevention (MCP) sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dapat segera dilakukan.
Bahkan orang nomor satu di Lombok Timur itu berharap input data minimal mencapai 98 persen.
PJ Bupati menekankan hal tersebut terkait keterisian MCP di angka 88 persen dan verifikasi rata-rata 83 persen mendekati akhir 2023 ini.
Berdasarkan MCP tahun sebelumnya, Juaini Taofik berharap agar capaian tersebut dapat ditingkatkan.
Ia mengingatkan bahwa konsistensi menjadi bagian penting dan kekuatan MCP, karenanya harus ada perkembangan.
Kaitan dengan itu, ia meminta admin yang telah ditunjuk konsisiten, tentunya dengan dukungan seluruh pihak yang terlibat.
Disadari bahwa masih ada kekurangan atau harapan yang belum dapat diwujudkan dengan sempurna. Akan tetapi hal tersebut harus diupayakan pada 2024 mendatang.
PJ Bupati menyampaikan hal tersebut pada kunjungan KPK terkait pemantauan dan evaluasi capaian MCP triwulan III dan hasil pemantauan layanan publik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada Rabu 13 Desember 2023.
Menyinggung layanan publik, ia mengingatkan bahwa pelayanan yang baik dan berkualitas yang dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan masyarakat. Karena itu ia meminta komitmen semua pihak mewujudkan hal tersebut.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menyampaikan kekhawatirannya terhadap capaian MCP Lombok Timur sampai dengan 8 Desember 2023 sebab masih banyak yang di bawah target.
Ia berharap Pemda Lombok Timur memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut, termasuk perihal pelayanan publik.
MCP merupakan instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator.
Pada Tahun 2021 dan 2022 MCP Lombok Timur bertuturut-turut 69,32 dan 77,35. Diharapkan dari tahun ke tahun MCP terus mengalami peningkatan.
Secara nasional Pemerintah provinsi DKI Jakarta memiliki indeks pencegahan korupsi tertinggi disusul Pemprov Bali dan Jawa Barat.***
PJ Bupati Lotim Terima Kunjungan KPK, Bahas MCP Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi
