LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Nenek Sainah, seorang budayawan asal Kedome, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Lombok Timur ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Lombok Timur berdasarkan surat Nomor S.Tap/122/VII/RES.1.11/2024/Reskrim tertanggal 26 Juli 2024 silam.
Penetapan sosok budayawan perempuan itu sebagai tersangka kasus dugaan penipuan memicu reaksi keras. Puncaknya Nenek Sainah bersama kuasa hukumnya melayangkan gugatan praperadilan.
Setelah melalui proses, Pengadilan Negeri (PN) Selong, Lombok Timur menjadwalkan agenda sidang gugatan praperadilan pemohon budayawan Nenek Sainah alias Inak Her, Kamis 14 November 2024
Sidang sempat molor dari jadwal yang seharusnya pukul 09.00 wita dimundurkan hingga pukul 14.00 wita.
Pihak Termohon, Polres Lombok Timur saat menghadiri sidang pembacaan gugatan diwakili oleh tim kuasa hukum dari Polda NTB dan Satreksrim Polres Lombok Timur.
Nenek Sainah selaku pemohon hadir dalam sidang didampingi sejumlah pengacara. Demikian juga Polres Lotim selaku Termohon menghadirkan kuasa hukum yang diwakili Biro Hukum Polda NTB.
Hakim tunggal PN Selong, Lombok Timur, Syamsudin Munawir, SH didampingi panitera Emalia, SH yang menyidangkan gugatan Praperadilan meminta kepada pemohon dan termohon untuk mengikuti sidang hingga Kamis Minggu depan.
“Walaupun ini perkara pidana tapi konteksnya perdata dan saya minta kepada Pemohon dan Termohon untuk mempersiapkan alat bukti yang diajukannya,” ujar Syamsuddin Munawir, SH selaku hakim tunggal.
Untuk diketahui kata Syamsuddin dihadapan Pemohon dan Termohon bahwa sidang praperadilan ini akan digelar setiap harinya hingga malam hari.
“Agenda sidang hari ini pembacaan gugatan, besok Jumat, 15 November dengan agenda jawaban dari Pemohon,” jelasnya.
Senin pekan depan tambah dia, baik Pemohon maupun Termohon dapat mempersiapkan pembuktian para pihak baik surat maupun saksi. Dengan demikian, sidang Praperadilan dapat dipercepat.
“Kemungkinan pada hari Kamis, 21 November digelar sidang dengan agenda pembacaan putusan,” tandas Syamsuddin.
Usai sidang, tim kuasa hukum Polres Lombok Timur didampingi Polda NTB enggan memberikan keterangannya kepada wartawan.
“Nanti saja,” ujar salah seorang kuasa hukum dari Polda NTB yang didampingi Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP I Made Dharma YP, SIK.
Sementara itu, salah seorang kuasa hukum Nenek Sainah, Eko Rahadi, SH selaku Pemohon secara tegas menyebutkan bahwa dalam perkara 378 tentang penipuan yang disangkakan oleh penyidik Polres Lombok Timur itu akan diuji dipersidangan.
Sejauh ini kata Eko, bukti dan surat atau dokumen yang menjerat Sainah sebagai pelaku penipuan tidak ada sama sekali.
“Yang ada justru Ibu Sainah dirugikan sebab, dana untuk pembangunan Bale Adat sudah diambil oleh Sukismoyo, cs (dalam perkara berbeda, Red),” papar Eko.
Eko kembali memaparkan, pembangunan bale adat sebagai lokus perkara tidak menggunakan sistem kontrak atau penyerahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) seperti yang disangkakan oknum penyidik Polres Lotim.
“Apakah Ibu Sainah benar melakukan penipuan. Dengan praperadilan ini akan kita uji semuanya. Siapa ya g dirugikan dan siapa yang ditipu,” tandas Eko.
Untuk diketahui tambahnya, Sainah telah menyepakati biaya pembangunan Bale Adat sebesar Rp. 900 juta. Akan tetapi, uang yang telah diserahkan Sainah kepada Sukismoyo, lebih dari Rp. 2,3 miliar.
“Sepakat pembangunan bale Adat tapi tanpa dilakukan penandatanganan kontrak atau perjanjian,” jelasnya.
Sidang gugatan praperadilan Polres Lombok Timur selaku Termohon dan Sainah selaku Pemohon kembali akan digelar Jum’at, 15 November dengan agenda jawaban dari Pemohon.***
Polres Lombok Timur Tetapkan Nenek Sainah Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Tempuh Jalur Praperadilan
