Program Zero Waste Dinilai Gagal, HMI Mataram Dorong Adanya Industrialisasi Sampah

Mataram, FMI – Salah satu program unggulan Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai upaya mengelola sampah dari hulu ke hilir, yakni Zero Waste. Namun program unggulan tersebut dinilai telah gagal dalam mewujudkan NTB bebas sampah.

Penilaian tersebut datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, dalam hal ini Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Pahri Rahman menyebutkan, kegagalan tersebut dikarenakan NTB masih kekurangan prasarana dan juga belum adanya industrialisasi sampah.

“Dalam pengelolaan atau penanganan sampah ini, masih dengan cara lama yaitu mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mendaur ulang berbasis masyarakat dan melalui Bank Sampah, cara itu masih belum maksimal,” tegas Pahri sapaan akrab Kabid PPD HMI Cabang Mataram itu.

Pahri mengatakan, agar maksimalnya pengelolaan sampah ini, harus didukung dengan alat Industrialisasi sampah, hal ini supaya semuanya seimbang, masyarakat yang mendaur ulang sampah juga harus di perhatikan agar diciptakan pasar tersendiri, begitupun dengan adanya bank sampah juga tidak efektif dalam mengentaskan persoalan sampah di NTB.

Pahri mengatakan, ada sekitar 83 persen atau 3.388 ton total sampah di NTB yang tidak terurus dengan baik, dalam perhari hanya 641,2 persen ton yang bisa diangkut ke tempat pembuangan ahir (TPA) dan itu juga menjadi persoalan baru di masyarakat setempat.

“Pengelolaan sampah pada tahun 2021 ini anggarannya Rp 4,8 miliar, tapi masih saja dengan manajemen yang sama,” ungkapnya dan menanyakan bagaimana bisa menangani jika manajemen pengelolaannya masih sama.

Masih kata Pahri, persoalan sampah ini merupakan masalah puluhan tahun lalu yang tak kunjung selesai, tentu kami menyadari tidak mudah untuk menyelesaikannya butuh waktu 1 sampai 2 tahun, tetapi yang kami lihat sudah hampir 3 tahun belum ada juga penyelesain yang sigap dari Pemprov yang katanya kita menuju zero waste dan penghijauan. Tapi hutan kita masih saja gundul, masih juga buang sampah ke TPA.

“Padahal kalau serius mau dijalankan, program ini dapat sebagai pendukung utama perbaikan kualitas linkungan dan dapat memanfaatkan potensi berbasis masyarakat dengan maksimal, soal penanganan sampah kami anggap Gubernur telah gagal,” tegas Aktivis HMI tersebut

Maka dari itu, kata Pahri, untuk menangani sampah di NTB ini, di mulai dengan membangun kesadaran masyarakat dengan cara sosialisasi dan diskusi dengan para pihak dan harus di dukung dengan prasarana industrialisasi sampah.

Lanjutnya, kami juga melihat program zero waste ini tidak memiliki road map yang jelas dari hulu hilirnya, terkesan mengeksekusi sendiri. Padahal sudah jelas sebagai induk penanganannya adalah kota/ kabupaten sampai swasta lainnya.

“Mereka semua harus didukung untuk menyelesaikan sampah, dengan cara memberikan insentif fiskal pada pemerintah kota/kabupaten melalui transfer anggaran provinsi,” pungkasnya (FMI-001)