LOMBOK TIMUR | FMI – Belakangan ini, kabupaten Lombok Timur diterpa kelangkaan gas LPG 3 Kilogram. Masyarakat wilayah selatan hingga pegunungan Sembalun, tak henti-hentinya menyampaikan keluhan melalui sarana media sosial.
Padahal, beberapa hari terkahir, Bupati Lombok Timur menjamin tidak ada kelangkaan, bahkan Lombok Timur disebut-sebut mendaptkan tambahan kuota tabung gas melom sekitar 17 ribu.
Wakil Ketua II PMII Cabang Lombok Timur, Ikhwan kondisi gas melon langka sudah terjadi berkali-kali, bahkan setiap tahun.
Ia menyebut masyarakat, khususnya ibu-ibu sebagai pengelola dapur rumah tangga, harus menenteng tabung ke sana kemari dalam keadaan cemas, bahkan rela membeli dengan harga yang tidak sesuai HET demi bisa memasak untuk keluarga.
Namun di tengah kondisi tersebut, menurut Ikhwan, Bupati justru tampil di publik dengan pernyataan bahwa keadaan Lombok Timur masih baik-baik saja. “Pernyataan ini tidak mencerminkan realitas di lapangan,” ujarnya.
PMII Lombok Timur, kata Ikhwan dengan tegas mengutuk keras pernyataan Bupati. Menurutnya, seorang kepala daerah seharusnya berbicara sesuai kondisi nyata, bukan hanya berdasarkan laporan sepihak.
“Bupati seharusnya turun langsung ke tengah masyarakat sebelum menyampaikan pernyataan,” imbuhnya.
Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa informasi yang diterima Bupati tidak utuh. Ada indikasi bahwa hanya hal-hal baik yang disampaikan, sementara kondisi buruk di masyarakat tidak diungkapkan secara jujur.
Di tengah keresahan masyarakat, kata Ikhwan, seharusnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam penanganan persoalan ini tampil di garda terdepan. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
“Ketidakhadiran Kadis di tengah polemik publik menunjukkan lemahnya tanggungjawab dan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas,” sebutnya.
PMII Cabang Lombok Timur mendesak Bupati untuk segera mencopot Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
“Apabila tuntutan ini tidak diindahkan, maka PMII Cabang Lombok Timur akan turun ke jalan dengan aksi demonstrasi besar sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakpekaan pemerintah terhadap penderitaan rakyat,” ancamnya.***
