LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan persetujuan atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren.
Rapat paripurna XII masa sidang II bertempat di ruang rapat utama (Rupatama) DPRD, Senin 4 Maret 2024. Nampak hadir forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat (OPD) dan sebagian dari anggota dewan.
Penjabat (PJ) Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota dewan. Selain itu, ia berjanji akan menindaklanjuti saran yang diberikan.
Sebelumnya telah disetujui bersama Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan pelindungan anak. Ia menyebut dalam proses pembahasan, berbagai pertanyaan, saran, masukan, dan tanggapan telah disampaikan oleh Pansus DPRD sehingga pada hari ini dapat disetujui menjadi Perda.
Mengingat di daerah ini masih banyak ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menurutnya sudah memasuki tahap meresahkan, untuk itu perlu adanya peraturan daerah yang komprehensif dan integratif dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Di satu sisi, ia menyebut pesantren merupakan lembaga pendidikan terpadu yang bertumpu pada pendidikan agama, sekaligus mengembangkan fungsi sosial dan dakwah.
Tak hanya itu, kata dia, pesantren juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional yang ditujukan untuk membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
Disamping memberikan kontribusi penting dalam membangun moral dan akhlak generasi bangsa, Ia juga meyakini keberadaan pesantren memegang peranan penting dalam upaya pengembangan pendidikan dan pembangunan masyarakat.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren telah memberi landasan dan kewenangan kepada Pemda untuk memberikan dukungan dan fasilitasi kepada pesantren dalam penyelenggaraan fungsinya.
Disetujuinya Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren merupakan bentuk instrumen hukum sebagai kebijakan perencanaan dan penganggaran Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Lombok Timur.
Lebih lanjut, Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua unsur yang sudah terlibat dalam kesuksesan Pemilu 14 Februari lalu yang berjalan aman, tertib dan lancar.***
Rapat Paripurna DPRD Lombok Timur Setujui Dua Raperda
