MATARAM | FMI – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas menghentikan operasional sementara (suspend) 302 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pengehentian operasional sementara itu berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan BGN dengan Nomor. 1218/D.TWS/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Rudi Setiawan.
Langkah suspend diambil berdasarkan laporan dari Koordinator Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 31 Maret 2026, terkait SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar yang ditetapkan.
Menyikapi penetupan sementara sejumlah dapur SPPG, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kasta NTB menyebut hal tersebut merupakan keteledoran dan kelalaian pihak BGN dalam melakukan verifikasi kelengkapan dokumen esensial untuk seluruh dapur SPPG.
“Program MBG seharusnya dijalankan dengan baik dan tahapan yang tidak sekedar asal beroperasi segera, tetapi harus memprioritaskan seluruh syarat dan ketentuan yang ada terutama dari aspek perizinan dan dokumen-dokumen penting lainnya,” tegas Presiden Kasta NTB Lalu Wink Haris, Rabu 1 April 2026.
Menurutnya, Hal tersebut sangat penting menjadi perhatian BGN karena program prioritas presiden prabowo tersebut berkaitan dengan hyginitas makanan dan jaminan produk makanan yang sehat untuk dikonsumsi siswa siswi sebagai penerima manfaat, sehingga potensi terjadinya peristiwa keracunan dapat diminimalisir dan kualitas makanan terjamin.
Presiden Kasta NTB itu meminta BGN mengambil langkah lebih tegas untuk tidak sekedar melakukan penutupan sementara terhadap dapur SPPG yang tidak memenuhi dokumen esensial berupa SHLS dan IPAL, tetapi agar melakukan langkah lebih tegas lagi berupa penutupan permanen.
“Apalagi pihak BGN sendiri sejak awal sudah memberikan warning kepada pemilik dapur SPPG untuk melengkapi dokumen namun diabaikan karena imbas dari penutupan sementara ini jelas merugikan siswa sebagai penerima manfaat dan menghambat capaian target dari program strategis nasional,” ungkapnya.
Dari jumlah dapur SPPG yang disuspend seluruh provinsi di indonesia, NTB merupakan salah satu provinsi terbanyak yang ditutup sementara. Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa pengawasan BGN terutama berkaitan dengan SLHS dan IPAL tidak maksimal dan cenderung asal-asalan dalam menjalan program MBG di NTB.***
