MATARAM | FMI – Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Lombok Tengah menyoroti proses rekrutmen Direksi Bank NTB Syariah yang tengah berlangsung.
Menurut ketua PDPM Lombok Tengah, Samsul Hadi, proses tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kualitas, bukan kepentingan politik atau bagi-bagi jabatan.
“Kami mendukung sepenuhnya langkah Gubernur NTB Mamiq Iqbal membentuk Panitia Seleksi (Pansel) berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun demikian, integritas proses ini harus dijaga secara ketat oleh seluruh unsur pengawas, agar tidak hanya menjadi formalitas,” tegas sosok yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Advokasi Publik PD Muhammadiyah Lombok Tengah itu
Proses seleksi ini, kata dia, turut diawasi oleh berbagai lembaga independen dan otoritatif, seprti Panitia Seleksi (Pansel), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB dan Pengawasan secara langsung oleh masyarakat NTB.
“Keenam elemen ini harus benar-benar memastikan bahwa yang terpilih adalah figur yang memiliki kapasitas, pengalaman di bidang perbankan syariah, dan mampu membawa Bank NTB Syariah setara dengan bank-bank nasional,” jelasnya, Minggu 25 Mei 2025
Menurutnya, Bank NTB Syariah memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi daerah dan nasional. Oleh karena itu, posisi direksi tidak boleh diisi oleh figur kompromistis yang minim kompetensi.
Samsul menegaskan, pihaknya akan terus mengawal proses tersebut, jangan sampai Bank NTB Syariah sebagai ikon ekonomi umat justru melemah karena direksi yang tidak visioner dan tidak mampu bersaing di pasar nasional.***