LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Ribuan masyarakat Sakra melakukan aksi mimbar bebas tolak wacana pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menghibahkan lahan dan bangunan eks akademi keperawatan (Akper), kepada salah satu yayasan, bukan hanya sekedar ucapan belaka.
Ribuan massa tersebut tergabung dalam Aliansi Gelombang Perlawanan Rakyat, salah satu diantaranya Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND NTB).
Ketua Eksekutif Wilayah LMND NTB, Rohman Rofiki dalam orasinya mengatakan, masyarakat Sakra memang patut keberatan terhadap rencana dihibahkannya lahan dan bangunan eks Akper kepada ormas yang tergolong mapan.
“Yang tidak difahami oleh jajaran pemerintah provinsi, rencana hibah kepada ormas yang familiar ini diduga tidak sesuai azaz kepatutan sebagaimana ditegaskan dalam azaz-azaz umum pemerintahan yang baik,” ujarnya
LMND NTB ikut melakukan penolakan terhadap wacana hibah ini, jelas dia, karena dinilai tidak tepat disaat Pemprov NTB sedang dililit utang. “Jika menghibahkan aset maka diduga akan terjadi devisit keuangan daerah,” ujarnya
Ia juga menekankan agar pemerintah kembali menegakan pasal 33 yang berbunyi tanah air bumi dan apapun yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia.
“Jika dikorelasikan dengan rencana hibbah tersebut patut kita duga itu adalah ketimpangan yang hanya memperkaya golongan dan kelompok tertentu,” tegasnya
Terakhir ia meminta DPRD khususnya dapil selatan agar membela masyarakat selatan (sakra) dan juga meminta Gubernur NTB untuk membuat pernyataan tertulis terkait penolakan rencana hibbah tersebut.
“Kami mendesak Gubernur NTB untuk membuat pernyataan tertulis terkait penolakan rencana hibbah ini dan agar mementingkan kepentingan bersama” pungkasnya
Sementara Kepala Desa Sakra, Lalu Anugrah Bayu Adi mengatakan, aksi mimbar bebas ini sebagai bentuk ketegasan masyarakat Sakra menolak jika aset itu dihibahkan begitu saja ke salah satu yayasan.
“Kalau memang mau dihibahkan kenapa harus ke NWDI. Terlebih lagi kan wakil gubenur NTB kan notabenya orang Yayasan NWDI. Dan perlu kita ketahui juga bahwa NWDI ini juga sudah kaya,” kata Anugrah.
Penolakan tidak hanya datang dari masyarakat Sakra, melainkan disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat di Lombok Timur.
Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa pembangunan Akper ini memiliki sejarah yang panjang. Lahan tempat dibangunnya itu merupakan lahan asli milik warga setempat. Namun seiring waktu tanah itu diambil alih oleh pemerintah untuk dijadikan aset.
“Mereka harus tau asal usul tanah tempat di bangunnya Akper ini. Tanah ini punya warga Sakra. Tapi pada zaman ketika terjadi eskalasi politik tanah itu di pinjamkan ke pemerintah. Karena ketika itu pemerintah tidak bisa menggaji pegawainya. Makaknya tanah itu di jual tahun dan uangnya di pakai untuk menggaji pegawainya. Tapi entah kenapa tanah itu sekarang berubah statusnya menjadi aset,” ungkapnya
Hal lainnya yang menjadi dasar penolakan warga, ujar dia, karena niat awal pembangunan awal Akper ini tak lain menjadi salah satu kebanggaan dan ikon bagi masyarakat Sakra.
Sementara Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Zulkifliemansyah dalam unggahan di akun Facebook miliknya, menepis adanya wacana Pemerintah Provinsi akan menghibahkan eks Akademi Keperawatan (Akper) di kecamatan Sakra ke salah satu yayasan.
Sudah seminggu ini, kata Gubernur, banyak sekali berseliweran berita tentang hibah eks Akper di Sakra Lombok Timur dari Pemerintah Provinsi.
“Saya cek ke BPKAD Provinsi belum ada proposal tentang hibah itu. Jadi berita tersebut sama sekali nggak benar,” ketusnya.***
Ribuan Warga Sakra Bersama LMND NTB Gelar Aksi Mimbar Bebas Tolak Wacana Hibah Eks Akper
