MATARAM | FMI.COM – Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Serikat Buruh Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat (SBMI NTB) berserta seluruh DPC SBMI kabupaten atau Kota se-NTB, silaturahmi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB dan Kepala unit pelayanan terpadu (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah NTB, guna membahas perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan para purna PMI asal NTB.
Ketua SBMI NTB, Usman menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak Disnaker Provinsi NTB dan Kepala UPT BP2MI Wilayah NTB yang telah menerima jajaran kepengurusan SBMI NTB.
Menurut Usman, pertemuan yang digelar itu akan berdampak besar terhadap spirit SBMI dalam memperjuangkan CPMI, PMI dan purna PMI NTB ke depan yang kerap mengalami masalah.
“Kami ucapakan terima kasih kepada Kadisnaker dan Kepala UPT BP2MI yang telah menerima kami. Tentu pertemuan ini harus berarti, bagi perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran dan yang sudah purna nantinya,” katanya Kamis (17/03/2022).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi menyampaikan apresiasi dan terimakasih mendalam kepada SBMI yang terus concern dalam memperjuangkan hak-hak CPMI, PMI dan purna PMI di NTB, sehingga praktek ilegal semisal percaloan dan perdagangan manusia lintas negara di NTB berkurang.
“Kami ucapakan terimakasih kepada SBMI, lembaga ini begitu concern dalam memperhatikan dan melawan ketidakadilan terhadap CPMI dan PMI asal NTB, yang sangat merugikan masyarakat dan negara,” tegasnya.
Senada disampaikan, Kepala UPT BP2MI NTB, Abri Danar Prabawa, ia mengajak SBMI untuk terus jadi garda terdepan dalam memberantas praktek percaloan. SBMI kata dia, selama ini gencar sosialisasi ke akar rumput, agar tidak ada lagi masyarakat memilih jalur ilegal dan menjadi korban perdagangan manusia.
“Catatan kami SBMI NTB telah megadvokasi 400 kasus, ini tentu luar biasa dan kami berharap SBMI terus terdepan bersama kami untuk mengurangi praktek tekong (calo, red) yang meresahkan dan merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih jauh, Danar juga berharap kepada SBMI untuk menjadi garda terdepan dalam merubah pemahaman masyarakat, utamanya para purna PMI, agar tidak berfikir menjadi PMI sebagai pilihan utama, untuk mendapat pekerjaan yang layak.
Danar berharap SBMI aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan keterampilan, agar masyarakat dan purna PMI memiliki keahlian, sehingga dapat memberdayakan diri dalam kegiatan UMKM, yang berdampak langsung terhadap peningkatan taraf ekonomi.
“Mari kita bersama merubah mindset masyarakat, agar tidak menjadi PMI yang tidak trampil. SBMI harus melakukan pelatihan keterampilan, kami harap juga Dinas Tenaga Kerja mendukung itu, agar masyarakat kita berdaya secara ekonomi dengan keterampilannya untuk menjadi pelaku UMKM,” tandasnya. ***
