MATARAM | FMI – Pakar Ekonomi Universitas Mataram sekaligus Dosen Pascasarjana Unram, Associate Professor Dr. Iwan Harsono, menegaskan pelantikan Abul Chair sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, Kamis (9/4), harus dimaknai lebih dari sekadar pergantian pejabat.
“Ini adalah keputusan yang membawa pesan kuat, bahwa tata kelola pemerintahan NTB sedang diarahkan memasuki fase baru—fase di mana birokrasi tidak lagi sekadar bekerja, tetapi bekerja dengan sistem, ukuran kinerja yang jelas, dan orientasi hasil yang terukur,” ujar Iwan.
Pelantikan Sekda definitif ini dinilai menjadi momentum strategis untuk mengoreksi arah birokrasi, terutama memperkuat keterhubungan antara perencanaan, penganggaran, dan implementasi program yang selama ini kerap menjadi titik lemah di banyak daerah.
Iwan menyebut persoalan utama birokrasi bukan pada kurangnya program, melainkan lemahnya sistem kerja yang membuat anggaran tidak selalu menghasilkan dampak optimal. “Program ada, anggaran tersedia, tetapi dampaknya tidak selalu terasa optimal,” katanya.
Dari sisi ekonomi, ia menyoroti tantangan fiskal daerah yang semakin ketat. Peningkatan anggaran bukan lagi solusi utama, melainkan bagaimana memastikan kualitas belanja publik benar-benar menghasilkan nilai tambah. “Masalahnya bukan pada kecilnya anggaran, tetapi pada rendahnya efektivitas penggunaan anggaran tersebut,” tegasnya.
Menurut Iwan, dalam banyak kasus anggaran terserap namun tidak diikuti dampak signifikan terhadap pembangunan. Karena itu, penguatan pengawasan, pengendalian internal, serta indikator kinerja yang jelas menjadi hal mutlak dalam reformasi birokrasi.
Dalam struktur pemerintahan daerah, posisi Sekda memiliki peran kunci sebagai pengendali sistem birokrasi. Sekda dituntut memastikan seluruh organisasi perangkat daerah bekerja dalam satu kerangka kebijakan yang utuh, terkoordinasi, dan selaras dengan target pembangunan.
Pelantikan Abul Chair juga diharapkan mengakhiri kekosongan jabatan Sekda definitif yang selama ini berdampak pada lemahnya koordinasi dan lambatnya pengambilan keputusan. Dengan kepemimpinan yang jelas, ritme birokrasi diyakini dapat kembali berjalan lebih sinkron dan terarah.
Iwan menilai langkah Gubernur Iqbal menunjukkan keseriusan membangun birokrasi berbasis sistem, bukan sekadar respons jangka pendek. Keputusan tersebut lahir dari proses panjang dan pertimbangan matang dalam membaca kebutuhan tata kelola pemerintahan.
Dorongan terhadap penerapan manajemen talenta menjadi sinyal perubahan menuju birokrasi berbasis merit. Pendekatan ini diharapkan mampu menggeser pola kerja lama yang berbasis kebiasaan menjadi berbasis kinerja dan profesionalisme.
Terkait dinamika yang berkembang, termasuk perdebatan soal latar belakang pejabat, Iwan menilai hal tersebut tidak seharusnya menjadi fokus utama. Ia menekankan bahwa birokrasi modern harus mengedepankan kapasitas, integritas, dan kemampuan bekerja dalam sistem, dengan tetap menjaga sinergi bersama kekuatan birokrasi lokal.
Pemerintah Provinsi NTB menghadapi target pembangunan yang cukup ambisius dalam RPJMD 2025–2029 di tengah keterbatasan fiskal. Dalam kondisi tersebut, penguatan tata kelola menjadi satu-satunya pilihan rasional untuk memastikan target tidak berhenti sebagai angka di atas kertas.
Iwan menegaskan, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan. “Keputusan yang tepat hanyalah separuh dari pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan keputusan itu dijalankan secara konsisten,” pungkasnya.***
