Lombok Timur, FMI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur H. Mohammad Juaini Taofik, M.Si bersama Inspektur Kabupaten Lombok Timur Slamet Alimin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tersebut, berlangsung pada Kamis (27/5/21) melalui Video Confrence dengan tema “Kawal efektivitas belanja, pulihkan ekonomi” dibuka Presiden RI Joko Widodo
Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada BPKP dan APIP bahwa masyarakat menunggu hasil dan manfaat dari dana rupiah yang digunakan pemerintah. Karena itu diperlukan pengawasan yang menjamin tidak ada dana yang disalahgunakan, dikorupsi, dan diselewengkan.
“Pemerintah telah menyiapkan dana untuk pemulihan ekonomi. Dibutuhkan kecepatan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dalam penggunaannya,” sebut Presiden
Presiden menyoroti masih rendahnya realisasi belanja Pemerintah pada kwartal I, mulai dari serapan PEN, hingga pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah.
“BPKP harus melihat penyebab hal tersebut sekaligus mencari solusi agar realisasi dapat lebih cepat. Terlebih Pemerintah menargetkan perutmbuhan ekonomi pada kwartal ke-dua mencapai tujuh persen,” ungkapnya
Masih kata Jokowi, Kualitas perencanaan masih perlu ditingkatkan. Ia melihat masih ada program yang tidak sinkron antara pusat dan daerah. Tidak itu saja, sinkronisasi juga dibutuhkan untuk data. Karena itu BPKP harus mengawal basis data antar program.
Sementara itu, kepada Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, Jokowi berpesan agar rekomendasi yang diberikan BPKP ditindaklanjuti sehingga tidak ada kesalahan berulang. (FMI-001)
Sekda Lotim Hadiri Rakornas Pengawasan Intern, Ini Pesan Jokowi
