LOMBOK TIMUR – FMI.COM
Pemutakhiran data terpadu yang dilakukan Kementerian Sosial menyebabkan jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah pusat berkurang. Sebelumnya pada tahun 2021 sebanyak 867 ribu dan tahun 2022 ini menjadi 748.427.
“Berkurangnya jumlah penerima bantuan iuran pemerintah pusat akibat data ganda juga identitas kependudukan yang belum online,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur HM. Juaini Taofik usai rapat koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait hal tersebut, Selasa (18/1)
Karena itu, kata dia, Pemerintah Daerah akan berupaya melakukan gerakan massif sepanjang Februari mendatang agar seluruh masyarakat Lombok Timur memiliki identitas yang tersedia secara daring.
Langkah ini, ungkap Sekda, sebagai upaya mengembalikan bantuan iuran bagi warga yang memang pantas mendapatkannya. Karena itu dukungan Pemerintah Desa dan Kelurahan serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk suksesnya kegiatan demi mendapatkan data akurat.
Sementara itu terkait jaminan persalinan (Jampersal) bagi warga yang tidak menjadi peserta BPJS, Sekda memastikan tidak akan ada penolakan. “Akan ada skema pembayaran yang diatur Pemda. Sementara menunggu petunjuk teknis (Juknis) yang belum keluar pembayaran akan ditanggung Pemda” tegasnya.
Sekda Juaini juga mengingatkan kepada masyarakat yang sudah mampu untuk meneruskan kepesertaan melalui BPJS mandiri, sedangkan yang tidak mampu untuk sementara, sebelum kembali mendapatkan bantuan iuran dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan pemerintah desa.
Di sisi ini, ia mengingatkan agar pemerintah desa selektif mengeluarkan SKTM hanya bagi warga yang benar-benar tidak mampu. Pemerintah Desa juga diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mengingat keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Kerja Sekda tersebut diikuti Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DP3AKB, dan Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong. ***
