LOMBOK UTARA | FMI.COM – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Barat (Walhi NTB) bersama masyarakat Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air kembali audiensi dengan pemerintah daerah dan beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Lombok Utara, di kantor dewan setempat, Kamis 14 November 2024.
Masyarakat Gili Meno yang hadir dalam audiensi tersebut, dengan tegas menyampaikan beberapa tuntutan.
Pertama, warga minta agar pemerintah segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi krisis air dan kerusakan lingkungan.
Kedua, warga menuntut penghentian seluruh kegiatan perusahaan, mengingat PT TCN telah merusak lingkungan dan melanggar izin.
Ketiga, PT TCN diminta untuk bertanggung jawab atas kerusakan ekosistem terumbu karang dan perairan yang telah tercemar.
Keempat, warga minta pemerintah harus menyediakan akses air bersih yang aman dan terjangkau bagi warga Gili Meno.
Kelima, aparat penegak hukum diminta untuk segera menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh PT TCN dan memastikan perusahaan tersebut bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan.
Keenam, DPRD diminta untuk mendorong Pemda melakukan peninjauan kembali terhadap KPBU dengan PT TCN.
Ketujuh, pemerintah harus segera mewujudkan rencana pembangunan pipa bawah laut untuk memastikan distribusi air bersih yang berkelanjutan.
Selain itu, warga menegaskan bahwa pemda harus tegas dalam memutus kontrak KPBU dengan perusahaan yang telah melakukan pelanggaran, serta segera melanjutkan penyaluran air melalui pipa bawah laut yang diperkirakan hanya membutuhkan waktu 3-4 bulan.
Warga juga meminta agar seluruh OPD memaksimalkan upaya droping air dengan skema pengangkutan yang memadai dan memastikan adanya jaminan bagi warga yang hadir, termasuk penambahan volume air agar mencukupi kebutuhan mereka.***
Selain Minta Pemda Atasi Krisis Air Bersih, Berikut Tuntutan Warga Gili Meno
