LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Rumaksi Sj, menyampaikan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2021 dalam Rapat Paripurna X Rapat ke-1 Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim.
Penyampaian LKPJ merupakan kewajiban sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan peraturan Menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah, dan nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
Dalam pengantar LKPJ tersebut, Wabup menyampaikan gambaran singkat kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sepanjang 2021 lalu, dengan muatan diantaranya terkait arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
“Penyelenggaraan pembangunan daerah selama kurun 2021, tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun 2020,” ujarnya.
Menurut dia, pandemi memberikan pengaruh signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, demikian juga terhadap kondisi sosial ekonomi daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali mengambil langkah refocusing, sebagai respon terhadap dampak pandemi. “Kebijakan refocusing masih diarahkan untuk penanganan penanggulangan pandemi covid-19 meliput belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan covid-19, dengan penyediaan jaring pengaman sosial dan upaya pemulihan ekonomi daerah. Karenanya banyak program dalam perjalanannya harus disesuaikan kembali.
Di samping memaparkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, Wabup Rumaksi juga menyampaikan capaian indikator kinerja sasaran pemda sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Realisasi sasaran kinerja tahun 2021 menunjukkan tiga indikator yang memiliki persentase capaian lebih dari 100 persen dari total 9 indikator,” bebernya.
Namun diakuinya, beberapa indikator mengalami peningkatan kinerja pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator yang belum tercapai adalah indeks infrastruktur wilayah, indeks pembangunan manusia (IPM), angka kemiskinan, indeks pemberdayaan gender (IDG) dan indeks kepuasan masyarakat.
Diakui Wabup pandemi covid-19 secara nyata masih berpengaruh terhadap capaian kinerja kelima indikator yang realisasinya belum sesuai target tersebut. Sebab itu perlu menjadi fokus untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun berikutnya.
Untuk itu, menurut dia, hal tersebut tentu harus menjadi bahan pemikiran bersama untuk dapat terus melakukan upaya-upaya progresif melalui program-program terobosan guna mengentaskan kemiskinan ekstrim serta mempercepat peningkatan IPM di lombok timur dengan memperhitungkan sisa waktu yang ada. (FMI)
