LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Akademisi Universitas Gunung Rinjani (UGR) Lombok, Karomi, M.Pd, menyoroti kasus dugaan pemotongan gaji guru honorer Lombok Timur selama 5 bulan, terhitung sejak Agustus hingga Desember 2023.
Alasan dugaan pemotongan tersebut, dianggap tidak jelas. Lantaran tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu secara resmi kepada para guru honorer.
Menurut Karomi, seorang pimpinan Dinas tidak boleh sembarang memangkas honor guru, sebab mereka sangat berjasa dalam mendidik anak bangsa.
“Tidak boleh sembarang pimpinan Dinas itu memangkas honor, kasihan tenaga pengajar di sekolah, karena ini kaitannya dengan kesejahteraan. Seharusnya bukan lagi pemangkasan melainkan penambahan gaji honorer mengingat jasa-jasa mereka,” ujar Karomi kepada media ini, Jum’at 8 Desember 2023.
“Syukur-syukur mereka mau mengajar anak bangsa ini, makanya negara ini harus berpikir bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan bukan harus mendzolimi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Karomi, tugas dan fungsi serta kewenangan Kepala Daerah harus dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik.
“Artinya, sebagai kepala daerah tidak boleh hanya gagah-gagahan punya dedemplok, punya simbol-simbol pakaian yang mewah. Kepala daerah harus berpikir dari mana sumber pendapatan anggaran, bagaimana peningkatan sumber APBD dan sejenisnya,” katanya.
Dikatakan Direktur LPPM UGR ini, jangan sampai Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan wilayah. Sebab kita tahu sirkel pembangunan itu ada SDM dan SDA yang selalu bergantungan. “Kalau SDA saat ini seperti hasil perikanan, pertanian dan seterusnya melimpah tapi gaji guru miris tidak ada kesejahteraan, maka jangan berharap negara ini ada kemajuan,” tegasnya
Sosok Akademisi muda ini mengibaratkan seorang guru sebagai akar dari pembangunan, yang harus selalu disiram dengan kesejahteraan. Bukan sebaliknya dizolimi dengan pemangkasan honor.
“Guru itu adalah akar dari pembangunan itu sebenarnya, itulah pentingnya seorang guru. Kalau akarnya dicabut, tidak disiram dengan kesejahteraan, tidak diberikan ruang gerak pertumbuhan yang baik. Dan justru sebaliknya dizolimi dengan dipangkas kesejahteraannya, maka tidak akan tumbuh SDM yang sehat, cerdas dan berfikir tentang kemajuan,” tegasnya.
Sebelumnya, diberitakan di media ini bahwa gaji guru honorer di Lombok Timur disunat sebesar Rp150.000 tanpa alasan yang jelas. Bahkan pemotongan itu terhitung selama 5 bulan, sejak Agustus hingga Desember 2023.
“Betul sekali, gaji honor guru di sunat sebesar Rp150.000 tanpa pemberitahuan alasan sebelumnya. Karena ketika rekan-rekan mau menandatangani SPJ, itu tertera yang tidak sesuai dengan tingkatan honorer dan gajinya,” ungkap Sunarno.
Berdasarkan tingkatkan gaji honorer, kata dia, besaran gaji guru honorer sesuai surat keterangan perintah kerja (SKPK) sebesar Rp650.000 tetapi dipangkas Rp150.000 sehingga gaji yang diterima sebesar Rp500.000.
Sedangkan gaji sesuai tingkatan kontrak kerja (KK ) sebesar Rp550.000 dan setelah dipotong yang diterima sebesar Rp400.000. Kemudian yang tingkatannya surat perintah kerja (SPK) menerima gaji Rp400.000 dan setelah dipotong menjadi Rp250.00.
“Semua tingkatan guru honorer, gajinya dipotong Rp150.000 untuk bayaran 5 bulan dari Agustus sampai Desember di sunat perbulan,” katanya
Padahal guru honorer di Lombok Timur, jelas dia, sebagai ujung tombak dari keberhasilan proses pendidikan, karena mereka bekerja melebihi beban pegawai negeri sipil (PNS) sekalipun.
“Gaji sudah sedikit, di sunat lagi. Terbuat dari apa hati dan pikiran mereka. Sudah di hutang 5 bulan eehh keluarnya di sunat pula. Kemungkinan ini akan menjadi maslah baru di kalangan honorer dan akan turun meneriaki para pejabat yang terhormat ini,” ujarnya.***
Soal Pemangkasan Gaji Guru Honorer, Akademisi UGR: Tidak Boleh Sembarangan!
