LOMBOK BARAT| FMI – Baru-baru ini, 8 Desa di Kecamatan Labuapi dan Kediri, Kabupaten Lombok Barat terdampak banjir. Desa-desa tersebut diantaranya, Kuranji, Kuranji Dalang, Telagawaru, Karang Bongkot, Perampuan, Dasan Baru, Banyumulek dan Rumak.
Terkait itu, pengurus Badan Koordinasi (Badko) HMI Bali-Nusra menyoroti pentingnya evaluasi infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat.
Ketua Bidang HMI Badko Bali-Nusra, Aditya Kusuma Putra mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini.
Aktivis HMI asal Lombok Barat ini mengatakan, menjamurnya perumahan di Kecamatan Labuapi dan Kediri mendatangkan fenomena banjir, yang menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pengelolaan lingkungan dan infrastruktur di wilayah tersbut.
Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang diambil oleh Dinas PUPR Lombok Barat, terutama terkait izin perusahaan properti yang beroperasi di sekitar daerah rawan banjir. Karena menurut dia, Amdalnya kurang memperhitungkan urgensi terhadap dampak lingkungan yang mensengsarakan masyarakat sekitar, sehingga bisa terjadi kebanjiran saat ini.
Dari hasil observasinya, Aditya mengatakan, meluapnya air sungai Babak sudah menyentuh permukiman masyarakat dengan arus yang deras “Kami mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali izin-izin yang diberikan kepada pengembang properti, terutama yang berpotensi merusak ekosistem dan saluran air,” tegasnya.
“Jangan sampai ada korban jiwa dalam bencana banjir ini, artinya, terjadi nepotisme pengembang dan manipulatif kajian AMDAL terhadap Pebangunan perumahan oleh PUPR Lombok Barat bersama developer,” ujar Adit.
Karena itu, Badko Bali-Nusra meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan audit terhadap proyek-proyek properti di Labuapi dan memastikan bahwa setiap pengembangan memperhatikan aspek lingkungan dan infrastruktur. Mereka juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi berkelanjutan terhadap masalah banjir.
“Kami berkomitmen untuk mendampingi warga dalam upaya mitigasi bencana dan berharap ada tindakan nyata dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah ini agar tidak terjadi banjir secara berkelanjutan,” ungkapnya.***
