LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Kampung inggris yang di launching Bupati lombok timur pada tahun 2019 lalu, dengan harapan menjadi akselerasi percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata dengan anggaran yang cukup fantastis.
Untuk tahun 2022 saja, Kampung Inggris mendapat anggaran Rp. 2,1 milyar.
Ketua umum Poros Muda Nusantara, Ahwal Usri Usro menilai, ide program ini memang bagus cuma sayang sekali dalam aplikasinya tidak seperti yang diharapkan.
“Jika kita ingin membedah lebih dalam kampung inggris ini sesungguhnya kurang tepat jika disebut kampung inggris, lebih tepat jika disebut lembaga kursus bahasa inggris,” tandasnya.
Ahwal mengatakan, dirinya pernah beberapa kali melihat secara langasung aktivitas yang dilakukan di pusat study kampung inggris di Tete Batu Selatan tersebut. Peserta di sana berkeliling jalan-jalan di perkampungan dengan menghapal dan berbicara dengan bahasa inggris.
“Itu normal saja karna memang bahasa inggris atau bahasa apapun mesti sering di ulang-ulang supaya kuat ingatannya,” kata dia
Menurut dia, jika kita ingin ambil contoh kampung inggris di pare mungkin terlalu jauh. Karena itu dia mengajak pemda lombok timur untuk bersafari ke beberapa pondok pesantren yang sudah lama menerapkan bahasa inggris.
“Bahkan bahasa arab sebagai bahasa keseharian mreka, salah satu contohnya pondok pesantren ulil al baab NW gegek di perian kecamatan montong gading,” tandasnya.
Masih kata dia, pondok pesantren ini sudah menerapkan bahasa inggris dan bahasa arab sejak 1998 sampai hari ini dan sistemnya terus di perbaharui dari siswa, guru-guru hingga semua staf sampai di kantin sekolah semua menggunakan bahasa inggris untuk berkomunikasi.
Ketua Umum Poros Muda Nusantara menegaskan, program ini sudah salah dalam aplikasinya, mestinya program kampung inggris ini melibatkan seluruh elemen di desa tete batu jika memang pusat study dan sample nya mau di ambil di sana.
Persoalannya, kata dia, kita bisa cek di lapangan langsung tidak semua pelaku pariwisata di Tete Batu mengerti bahasa inggris minimal bisa berkomunikasi lancar dengan wisatawan asing.
Harusnya tokoh pemuda, tokoh masyarakat di ajak untuk membangun sistem itu secara bersama, sehingga program ini benar bisa disebut kampung inggris. “Logika sederhanya dari peserta yg di kampung inggris ini adalah pelajar dari berbagai sekolah yang belum tentu kedepan mereka berkecimpung di dunia pariwisata, disekolah pun bahasa inggris ini merupakan mata pelajaran wajib dan masuk mata pelajaran yang di ujian nasional,” tukasnya
Sehingga, menurut dia, jika sasarannya adalah pelajar kenapa tidak Pemda dalam hal ini memperkuat kurikulum dan sistem pembelajaran itu disekolah-sekolah, study tour ke sekolah-sekolah yang sudah berjalan programbya sehingga bisa kolaborasi.
“Program kursus bahasa inggris ini bisa dibuat di LLK selong pesertanya ya pelaku pariwisata, saya kira lebih efisien dari soal anggaran dan sebagainya,” ungkapnya.
Lebih lanjut kata dia, artinya pertanggung jawaban program ini bukan hanya soal anggrannya yg besar, tapi juga output dari program ini yang tidak memiliki kejelasan.
Belum lagi kita bicara soal klasifikasi peserta yang boleh ikut di kampung inggris ini juga bagian dari persoalan yang sampai hari ini belum ada penjelasan. Menurut sumber dari salah satu media peserta ini memiliki 80 peserta dari berbagai sekolah di lombok timur dan 2 peserta umum.
Dalam sambutannya, Bupati Lombok Timur pernah mengatakan bahwa semoga program ini bisa mendatangkan multi player efek berupa bergeliatnya ekonomi di tete batu khususnya dengan adanya kampung inggris.
Namun sejauh apa yang kami amati yang bergeliat ekonominya hanya pengelola program dengan beberapa warung-warung kecil disekitarnya yang kita pasti sudah bisa membayangkan secara gambalang kebutuhan apa saja yang dibutuhkan anak-anak ukuran SMP.
Jadi ide dasarnya soal membangun kemajuan pariwisata dengan menghadirkan kampung inggris ini semacam keliru, dari itu poros muda lombok timur meminta bupati lombok timur untuk mengevaluasi program kampung inggris karna sudah gagal secara aplikasinya. Selain membuang-buang anggaran disisi lain program ini tidak punya target yang jelas.
Menyambung itu kritikan keras yang di lontarkan wakil bupati lombok timur bagi kami ada proses komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, sehingga komentar itu muncul, mungkin beliau memang tidak pernah di ajak berdiskusi soal itu tapi yang menjadi catatan menarik disini soal relasi kuasa antara bupati lombok timur dan pengelola kampung inggris apakah melalui proses penunjukan langsung atau bagaimana itu juga perlu penelusuran yang lebih dalam.
Karna kami melihat tidak di libatkannya kelompok-kelompok pegiat pariwisata untuk mengelola program ini.
Terakhir ia mengatakan “terkesan dipaksakan karena tidak melalui riset mendalam,” tutupnya.***
