LOMBOK TIMUR | FMI – Sebanyak 31 ribu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Lombok Timur menerima bantuan modal dari pemerintah daerah (Pemda) setempat.
Banyak yang menilai program tersebut tidak tepat sasaran, karena banyak penerima bukan dari kalangan pelaku usaha, bahkan ditemukan penereminya dari kalangan keluarga perangkat desa dan timses.
Tak sedikit pula yang mengapresiasi program tersebut, salah satunya Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Lombok Timur. Ia menilai langkah Bupati menyalurkan bantuan modal bagi pelaku UMKM sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil.
Bahkan ketua PDPM, Irwan Hidayat menilai kebijakan itu sebagai terobosan baru, lantaran belum pernah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya.
“Bantuan modal untuk UMKM merupakan kebijakan yang sangat positif dan dapat memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil. Dengan adanya dukungan modal, pelaku usaha dapat mengembangkan usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kesejahteraan keluarga,” ujar Irwan, Jumat 28 November 2025.
Kendati demikian, PDPM Lombok Timur tetap mengingatkan agar pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi terutama pada aspek pendataan penerima.
“Temuan kami di lapangan, terdapat banyak penerima bantuan yang justru tidak memiliki usaha aktif. Bahkan ditemukan penerima yang merupakan perangkat desa atau pihak yang tidak masuk kategori pelaku UMKM,” pungkasnya.
Situasi ini, kata Irwan, dikhawatirkan dapat mencederai niat baik Bupati dan membuat program yang seharusnya bermanfaat menjadi tidak tepat sasaran.
Pemuda Muhammadiyah menekankan pentingnya memperkuat proses verifikasi dan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Kami berharap ke depan pendataan dan mekanisme penyalurannya diperbaiki agar lebih akurat dan tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang tidak memiliki usaha mendapatkan bantuan, sementara pelaku UMKM sejati justru tidak tersentuh,” jelas Ketua Pemuda Muhammadiyah Lotim.
Pemuda Muhammadiyah Lombok Timur mendorong pemerintah untuk membuka ruang transparansi, memperketat proses pendataan, serta melibatkan unsur masyarakat dalam melakukan validasi data. “Dengan perbaikan sistemik, program ini dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pelaku UMKM dan menjadi fondasi penguatan ekonomi rakyat,” tukasnya.***
