LOMBOK TIMUR | FMI – Sebelum beras oplosan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan 5 kilogram disalurkan ke pasaran, terlebih dahulu melalui tahapan pemeriksaan dan persetujuan dari pihak Bulog Lombok Timur.
“Kan di Bulog ada pemeriksaan. Jadinya kalau diterima barang itu, maka itu haknya Bulog untuk menolak dan menerima,” kata tersangka inisial F saat dimintai keterangan usai konfrensi pers di Polres Lotim baru-baru ini.
Tersangka F mengaskan bahwa, aktivitas pengemasan dan pengiriman beras tersebut telah berlangsung sejak Oktober lalu. “Kita pengirimannya sejak dari bulan Oktober,” ujarnya.
Kepada awak media, tersangka F menegaskan bahwa, ia hanya menjalankan peran sebagai penyedia jasa pengemasan bukan sebagai pihak yang transaksi jual beli.
“Kalau di kontraknya, kita enggak ada jual beli, cuma sebagai jasa saja,” bebernya.
Sementara Kepala Cabang Bulog Lombok Timur, Supermansyah, menjelaskan bahwa pelaku inisial F adalah mitra lama yang meneruskan usaha almarhum ayahnya. Usahanya tersebut telah bermitra dengan Bulog sejak lama dan F sendiri mulai mengelola secara mandiri sekitar tahun 2023.
“Kami rutin melakukan pembinaan dan monitoring kepada seluruh mitra. Jika ada persoalan, kami berikan teguran. Namun, terkait pelanggaran hukum ini, kami menyerahkan sepenuhnya kepada proses penyidikan kepolisian,” tegasnya.
Proses penegakan hukum terhadap kasus beras oplosan ini, dinilai janggal oleh Forum Kajian dan Komunikasi Masyarakat Nusa Tenggara Barat (FKKM NTB).
Bahakan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Bulog Lotim, massa aksi dengan tegas menuding kasus tersebut berjalan lamban. Bahkan mencurigai adanya praktik “main mata” antara oknum Bulog Lombok Timur dengan oknum aparat penegak hukum.
Salah satu orator aksi, Zaini menyebut bahwa pihaknya menduga petinggi Bulog Lombok Timur terlibat dalam jaringan pengoplosan beras.
“Kami menduga ada cawe-cawe oknum Bulog Lombok Timur dalam sindikat kasus beras oplosan ini,” ujar Zaini di hadapan massa.***
