LOMBOK TIMUR | FMI – Tiga Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyatakan sikap tegas terhadap dinamika pasca Musyawarah Daerah (Musda) KNPI NTB.
Tiga DPD II KNPI tersebut diantaranya, Lombok Timur, Lombok Barat dan Kota Mataram. Ketiganya hanya mengakui hasil Musda definitif yang telah menetapkan Daud Azhari sebagai Ketua KNPI NTB.
Ketua DPD II KNPI Lombok Timur, Irwan menilai bahwa Musda KNPI NTB telah menetapkan kepemimpinan secara final melalui forum yang sah dan sesuai dengan ketentuan organisasi.
Terpilihnya Daud Azhari sebagai Ketua KNPI NTB, kata dia, disebut sebagai hasil keputusan Musda yang memiliki kekuatan hukum internal dan tidak dapat diganggu gugat.
Menurut DPD II KNPI Lombok Timur, penyelenggaraan Musda Lanjutan justru menciptakan preseden buruk dalam tata kelola organisasi, karena membuka ruang konflik dan perpecahan di tubuh KNPI. Forum lanjutan tersebut dinilai tidak memiliki dasar konstitusional dan bertentangan dengan semangat demokrasi organisasi.
“Kami dengan tegas menyatakan tidak mengakui hasil Musda Lanjutan. KNPI harus berjalan berdasarkan aturan, bukan kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya, Senin 15 Desember 2025
DPD II KNPI Lombok Timur juga menegaskan sikap konsistennya untuk mendukung kepemimpinan Daud Azhari sebagai Ketua KNPI NTB hasil Musda yang sah. Mereka menilai stabilitas organisasi hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen menghormati keputusan forum tertinggi di tingkat daerah.
Salah satu pengurus DPD II KNPI Kota Mataram menegaskan bahwa keberadaan Musda Lanjutan, dinilai memperkeruh suasana dan menghambat proses konsolidasi pemuda di NTB. Langkah tersebut dinilai tidak mencerminkan semangat persatuan dan berpotensi menimbulkan dualisme kepemimpinan yang merugikan organisasi.
“KNPI harus berjalan berdasarkan keputusan forum tertinggi yang sah. Musda Lanjutan tidak dapat dijadikan rujukan kepemimpinan,” ujarnya.
Penolakan tegas juga datang dari DPD II KNPI Lombok Barat. Menurut Taufik, pihaknya tetap komitmen mengakui dan mendukung kepemimpinan Daud Azhari sebagai Ketua KNPI NTB hasil Musda.
Mereka juga mengimbau seluruh elemen KNPI di daerah agar menjunjung tinggi aturan organisasi serta mengedepankan persatuan demi menjaga marwah KNPI sebagai rumah besar pemuda.
Sikap penolakan ini merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum internal KNPI, agar roda organisasi dapat berjalan secara efektif dan fokus pada program-program kepemudaan yang berdampak bagi masyarakat.***
