Opini, FMI.com. Baru-baru ini, Ditengah Kondisi wabah Covid-19. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan keputusan tentang pengesahan UU Omnibuslaw Cipta Kerja.
Akibat dari itu, pegiat media sosial ramai membicarakannya baik melalui Facebook, Twitter, WhatsApp dan lainnya.
Dalam RUU tersebut, terdapat pasal-pasal kontroversial, di antaranya pemangkasan hak libur, UMP yang penuh syarat, outsourcing seumur hidup, waktu kerja yang berlebihan hingga pemangkasan pesangon dan potensi kerusakan lingkungan.
Oleh karna itu, penolakan-penolakan datang dari berbagai element masyarakat, baik mahasiswa, maupun buruh. Dengan meramaikan media sosial serta dengan tagar Tolak Omnibuslaw, Cegal Sampai Batal dan DPR (Dewan Penghianat Rakyat).
Bukan hanya itu, imbas dari maraknya perbincangan soal Omnibuslaw berpotensi mengundang kerumunan masa (Demonstrasi;Red) di tengah pandemi Covid-19.
Namun demikian, hal tersebut benar saja, di berbagai Daerah aksi demonstrasi tolak Omnibuslaw sudah berlangsung, Selasa (06/10)
Dengan adanya selebaran yang menyebar di berbagai media sosial, di ketahui bahwa aksi demonstrasi besar-besaran secara serentak Se-indonesia akan di laksanakan pada Kamis (08/10/2020)
Di NTB sendiri, Aksi tersebut akan di laksanakan depan gedung DPRD, di jalan Udayana. Hal demikian berdasarkan pada selembaran yang sudah tersebar luaskan.
“Udayana memanggil” taglannya (FMI)
Penulis: Riadi Satya Ahmad