Mataram, FMI.com. Unjuk rasa menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law digelar di Kota Mataram, kali ini di Kantor Gubernur NTB di Jalan Pejanggik, Kota Mataram. Selasa (13/10/2020)
Kapolresta Mataram, Kombes Pol Guntur Herditrianto mengimbau dan berpesan untuk tetap menjaga kamtibmas. Tujuannya agar Kota Mataram tetap kondusif.
“Unjuk rasa dibolehkan dan tidak dilarang, namun kami meminta massa aksi untuk berkomitmen menjaga kamtibmas di Mataram,” Ungkap Kapolresta Mataram, Kombes Pol Guntur Herditrianto, Selasa (13/10/2020).
Aksi unjuk rasa didepan Kantor Gubernur NTB dilaksanakan dua kelompok berbeda. Pertama oleh puluhan massa dari Kajian Advokasi Sosial dan Transparansi Anggaran (KASTA) NTB. Berikutnya menyusul dari ratusan massa yang tergabung dalam aliansi rakyat NTB, massa ini adalah gabungan BEM Unram.
Lanjut Kapolresta menyampaikan, massa aksi kali ini berjumlah ratusan orang. Kemudian Personel yang bertugas melaksanakan pengawalan dan pengamanan kami tambahkan.
Adapun personel gabungan yang mengawal aksi di depan Kantor Gubernur NTB berjumlah 534. Dengan rincian 238 personel Polresta Mataram, 33 personel BKO Sat Samapta Polda NTB, 90 personel TNI, 50 personel Pol PP dan 12 personel pleton perwira.
“Mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah,” Tegasnya
Massa aksi datang sekitar pukul 10.00 wita, Kasat NTB datang menggunakan sepeda motor dan kendaraan roda empat. Sedangkan Aliansi Rakyat NTB Menggugat datang berjalan kaki dan long marc ke Kantor Gubernur NTB.
“Massa aksi langsung berorasi secara bergantian dan meminta Gubernur NTB membuka hati untuk mementingkan kepentingan rakyat,” jelasnya
Kemudian Sekitar pukul 11:50 wita. Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah didampingi Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi dan Kapolresta Mataram Kombes Pol Guntur Herditrianto, SIK menerima massa aksi dari Kasta NTB.
Dalam tempat yang sama, Gubernur menyampaikan, seluruh Gubernur di Indonesia diminta Presiden RI untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat.
“Aspirasi massa aksi akan kami tampung dan disampaikan ke pusat, Semoga ini menghadirkan kebaikan bagi kita semua,” ungkap Gubernur NTB.
Setelah sempat istirahat, Sekitar pukul 13:30 wita. Gubernur yang di dampingi Kapolresta Mataram keluar dan menemui massa aksi dari Aliansi Rakyat NTB, dan Gubernur sepakat dan setuju dengan apa yang menjadi tuntutan dari Aliansi rakyat NTB.
Lanjut kata gubernur NTB, Zulkiflimansyah, Nanti kita buat komitmen secara tertulis. Kita bedah Omnibus Law dengan mengundang mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat.
“Itu nanti yang menjadi pernyataan sikap kita,” Bebernya
Gubernur NTB menandatangani pernyataan sikap Aliansi Rakyat NTB, Massa cukup puas dan membubarkan diri. (FIM)
