LOMBOK TIMUR | FMI – Penyaluran program prioritas Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG) di Lombok Timur pada hari pertama bulan Ramadhan ini disorot publik.
Bahkan, dalam sebuah video yang beredar pada Senin 23 Februari 2026, terdengar suara seorang pria menyoroti adanya selisih antara nilai makanan bergizi gratis (MBG) yang diterima siswa dengan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah.
Pria dalam Video itu, menunjukan menu yang didistribusikan pihak SPPG di Desa Wakan dan SPPG Desa Sukaraja 2, kecamatan Jerowaru sembari menyebutkan jenis menu dan taksiran harganya.
“Sekarang kita akan lihat saudara-saudara ya. Ini MBG dari Desa Wakan untuk anak Madrasah Ibtidaiyah (MI). Ini kalau kita hitung berapa harganya ini?,” ujar pria dalam video penuh tanya.
Sosok dalam video itu sembari menunjukan menu juga menaksir harga. Menurutnya, snack gorengan 3 pcs harganya Rp2.000, satu buah salak Rp2.000 dan kurma empat biji Rp2.000. Berarti total keseluruhan Rp6.000.
Kemudian untuk menu MBG dari Desa Sukaraja 2 yang didistribusikan untuk PAUD. Sosok pria itu mentaksir harga satu buah Apel Rp2000, Susu Rp3000 dan Roti Rp2000. Sehingga total keseluruhannya Rp7000.
“Nah yang jadi persoalan, anggaran dari pemerintah untuk porsi besar Rp10.000, sedangkan porsi kecil Rp8000,” ujarnya.
Merespon keluhan warga, Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Lombok Timur, Agamawan tekankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar lebih teliti dalam pendistribusian menu kering selama bulan ramadhan.
Agamawan menyarankan agar bahan baku yang digunakan harus bersifat tahan lama tidak gampang basi ataupun rusak dan angka kecukupan gizi harus sesuai dengan standar gizi yang di tentukan.
“Pengawasan dan pengontrolan juga harus di tingkatkan, serta mengatur tingkat kemahalan harga barang yang di beli dari suplayer,” sarannya.
Apabila terjadi ketidakpuasan terhadap menu yang diterima, terutama terkait selisih harga yang tidak sesuai dangan anggaran dari pemerintah, maka menurut Agamawan, pihak SPPG perlu memberikan penerima manfaat edukasi dan penjelasan.
“Apabila penerima manfaat merasa menu kurang tepat dengan cost, SPPG harus bisa memberikan edukasi dan penjelasan yang tepat,” ujarnya.***
