LOMBOK TIMUR | FMI – Wakil Bupati Lombok Timur, Edwin Hadiwijaya membuka kegiatan sosialisasi undang – undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
Dalam kegiatan tersebut, hadir berbagai pemangku kepentingan seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Lembaga Pengembangan Sumberdaya Mitra (LPSDM), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Organisasi Perempuan, dan tokoh agama.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan, yang paling penting dari sosialisasi itu adalah tindak lanjutnya. Dengan demikian, diharapkan akan muncul aksi bersama mewujudkan program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan yang lebih baik di Lombok Timur.
“Sehingga kita mempunyai nanti, bersama pemerintah daerah, tentunya tidak hanya sosialisasi, tetapi action-action, salah satunya seperti yang disebut Pak Kadis adalah adanya rumah aman,” ungkapnya baru-baru ini.
Wabup menyadari tindak pidana kekerasan seksual terjadi karena berbagai faktor, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga sosial. Karena itu, diperlukan upaya pencegahan, termasuk melalui kebijakan dan penegakan hukum. Pencegahan juga, menurut Wabup dapat dilakukan melalui komunitas.
Wabup memandang pentingnya membangun kesadaran masyarakat bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak akan berpengaruh terhadap generasi mendatang. “Hari ini kita melakukan sosialisasi sebagai bagian dari peningkatan kesadaran masyarakat,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut Wabup juga menekankan pentingnya peran media. Ia melihat sudut pandang media terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak akan memberikan dampak terhadap kesadaran masyarakat.***
Wabup Lotim Tekankan Aksi Nyata Pencegahan Kekerasan Seksual
