LOMBOK TIMUR | FMI – Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur, Rozikin mengatakan, proyek pembangunan Pendopo Wakil Bupati Lombok Timur pada awal perencanaan dianggarkan sebesar 13 miliar rupiah.
Awalnya bangunan lama pendopo dua akan direnovasi. Namun, karena kondisi bangunan sudah sangat tidak layak, sehingga dibangunkan gedung baru. Bahkan proses pembangunan dilakukan secara bertahap.
“Di awal perencanaan pembangunan pendopo dua dianggarkan sebesar 13 miliar rupiah. Awalnya kita dikasih untuk nge-rehab sebesar 4,8 miliar rupiah,” kata Rozikin selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek tersebut, Senin 24 Februari 2025.
Supaya uang negara yang berjumlah 4,8 miliar rupiah itu tidak sia-sia untuk rehab bangunan yang sudah tidak layak huni, maka dilakukan pembangunan dari awal. “Maaf saya bilang tidak layak huni dan perencanaannya itu angkun (seperti, red) bebek,” ujar Rozikin
Dua item pembangunan, seprti gedung utama dan ruangan ajudan serta garasi yang berada di samping gedung utam telah rampung pada Desember 2024 lalu dan saat ini dalam masa pemeliharaan.
“Dengan uang yang kita punya 4,8 miliar rupiah itu hanya menyentuh bangunan rumah dinas, ajudan, garasi, dapur sama ruang pembantu,” jelasnya.
Sementara ketua Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Lalu Hasan Rahman meminta kepada aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Inspektorat, untuk melakukan audit terhadap pengerjaan pendopo dua.
“Audit diperlukan untuk mengetahui berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk membangun dua bangunan pendopo dengan anggaran sebesar 4,8 miliar rupiah,” jelasnya saat lakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di pendopo dua, Senin 24 Februari 2025.
Hasan Rahman juga mengatakan bahwa pembangunan pendopo dua ini dilakukan pada saat Komisi IV belum bertugas.
Sebelum masa jabatan DPRD saat itu berakhir, ia telah menyarankan agar pembangunan pendopo ditunda terlebih dahulu sampai ada bupati baru, sehingga pembangunan pendopo sesuai dengan keinginan dari pemerintah yang baru.
Untuk itu, dia meminta kepada Inspektorat untuk segera melakukan audit agar jelas berapa biaya yang sudah dikeluarkan dan berapa sisa dari anggaran yang ada untuk dua bangunan tersebut.***
