LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kelas IIB Selong bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Timur melakukan pemeriksaan identitas para warga binaan menjelang berlangsungnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Kegiatan tersebut menyasar para warga binaan yang belum melengkapi identitas sebagai warga negara, seperti kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP), identitas ganda, ataupun terkait ketidak selarasan data pada KTP dan NIK.
Sekretaris Dukcapil Lombok Timur, Arfany M Masany mengungkapkan, giat tersebut spesifiknya untuk menyukseskan Pilkada 2024.
“Karena para WB ini juga termasuk pemilih yang nantinya punya hak pilih dan harus dilengkapi dokumen adminduknya,” ucap Arfany, Kamis 11 Juli 2024
Arfany juga menyebut, giat ini sebagai komitmen Dukcapil Lotim untuk menunjukkan layanan yang inklusif dan membahagiakan kepada masyarakat.
Untuk itu, dengan kerja sama bersama pihak Lapas, dari para WB sebanyak 409 orang akan dipastikan terekam data dirinya.
Berdasarkan catatan Dukcapil Lotim, dari ratusan WB yang ada di Lapas, sebanyak 35 orang yang mengalami masalah dalam dokumentasi data berupa data tidak muncul datanya dan terkonfirmasi duplikat.
Oleh karenanya, kehadiran Dukcapil Lotim menyelesaikan data dan dokumen bagi WB yang mengalami permasalahan.
“Kemudian kalau memang ditemukan permasalahannya, nanti kita akan selesaikan dan rekam. Baru kita selesaikan kemudian KK dan KTP-nya,” katanya.
Arfany menambahkan, untuk para WB yang terdata berasal dari luar daerah, Dukcapil Lotim juga mengurus persoalan administrasi yang bermasalah itu melalui aplikasi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
“Tadi saya lihat di data awal yang diajukan oleh pihak Lapas ada berapa WB di luar Kabupaten Lotim, ada dari Bima ada dari Sembawa ada di Lombok Barat dan sebagainya. Ini nanti kita selesaikan lewat aplikasi SIAK,” tutupnya.
Pelaksana Harian Kalapas Selong, Nasruddin mengatakan, pihak Lapas sendiri sudah mengirimkan data awal untuk meminta Disdukcapil menyinkronkan data antara NIK dan KTP dari para WB.
“Dan alhamdulillah, kemarin dari 409 data WB yang kita kirim datanya, itu informasi dari pihak Dukcapil ada 35 orang yang enggak valid, nah ini yang nggak valid ini yang kita minta untuk rekaman di Lapas,” ungkapnya.
Nasrudin menegaskan, giat dilakukan guna melengkapi data diri para WB yang nantinya akan menjadi bahan laporan ke pusat.
Selain itu, juga sebagai bagian dari upaya Lapas berkolaborasi untuk menyukseskan Pilkada 2024 mendatang.
“Kebetulan juga untuk tahun ini ada Pilkada, giat ini juga untuk memastikan hak pilih nanti untuk warga binaan.” kata Nasrudin .
“Tetap kita koordinasi sama Disdukcapil karena ini mobile sifatnya, karena ada narapidana yang bebas, kadang ada yang masuk juga,” tutupnya.***
